5 Istilah Penting dalam Sejarah Rupiah yang Perlu Diketahui

Ilustrasi freepik

5 Istilah Penting dalam Sejarah Rupiah yang Perlu Diketahui

Putri Purnama Sari • 18 October 2026 17:45

Jakarta: Sejarah rupiah tidak terlepas dari perjuangan Indonesia dalam membangun kedaulatan ekonomi setelah kemerdekaan. Sejumlah istilah, seperti Oeang Republik Indonesia (ORI), Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA), hingga Gunting Sjafruddin, menjadi bagian penting dalam perjalanan mata uang nasional.

Istilah-istilah tersebut menggambarkan berbagai kebijakan dan kondisi ekonomi yang dihadapi Indonesia, mulai dari penerbitan mata uang sendiri hingga upaya mengendalikan peredaran uang dan inflasi.

Dengan memahami istilah dalam sejarah rupiah, masyarakat diharapkan dapat mengenal perkembangan sistem keuangan Indonesia sejak awal kemerdekaan. Berikut adalah istilah penting dalam sejarah rupiah.

5 Istilah Penting dalam Sejarah Rupiah

1. ORI (Oeang Republik Indonesia)

Mengutip dari laman Kemenkeu, Oeang Republik Indonesia atau ORI merupakan mata uang yang diterbitkan pemerintah Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

ORI mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah pada 30 Oktober 1946. Kehadirannya menjadi langkah penting bagi pemerintah untuk menggantikan berbagai mata uang yang beredar sejak masa pemerintahan kolonial dan pendudukan Jepang.

Penerbitan ORI juga memiliki makna simbolis sebagai bentuk kedaulatan Indonesia. Dengan memiliki mata uang sendiri, pemerintah menunjukkan kewenangannya dalam mengatur sistem pembayaran dan perekonomian nasional. Tanggal 30 Oktober kemudian diperingati sebagai Hari Oeang Republik Indonesia (HORI). 2. ORIDA (Oeang Republik Indonesia Daerah)

Oeang Republik Indonesia Daerah atau ORIDA merupakan uang yang diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas daerah tertentu pada masa awal kemerdekaan.

Pada periode tersebut, situasi keamanan dan keterbatasan sarana transportasi menyulitkan distribusi ORI ke sejumlah wilayah. Kondisi ini mendorong beberapa daerah menerbitkan uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat.

ORIDA memiliki bentuk dan nama yang beragam sesuai daerah penerbitnya. Peredaran uang tersebut menjadi bagian dari upaya mempertahankan kegiatan ekonomi ketika distribusi uang dari pemerintah pusat menghadapi hambatan.

Penerbitan ORIDA juga memperlihatkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam membangun sistem mata uang nasional setelah kemerdekaan.

3. KMB (Konferensi Meja Bundar)


Dok: Kemenkeu

Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung di Den Haag, Belanda, pada 23 Agustus hingga 2 November 1949.

Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Penyerahan kedaulatan secara resmi dilaksanakan pada 27 Desember 1949.

KMB menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjalanan Indonesia setelah kemerdekaan. Perubahan status politik dan pemerintahan pada periode tersebut turut memengaruhi perkembangan kebijakan ekonomi serta sistem mata uang.

Dalam konteks sejarah rupiah, KMB membantu menjelaskan situasi politik dan ekonomi yang melatarbelakangi perubahan sistem keuangan Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

4. RIS (Republik Indonesia Serikat)

Republik Indonesia Serikat atau RIS merupakan bentuk negara federal yang berlaku setelah pengakuan kedaulatan pada Desember 1949.

Pada masa RIS, Indonesia menghadapi tantangan dalam menyatukan berbagai wilayah dan sistem pemerintahan ke dalam satu negara. Situasi tersebut juga berkaitan dengan persoalan pengelolaan ekonomi dan mata uang.

RIS berakhir pada 17 Agustus 1950, ketika Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Periode RIS penting dalam sejarah rupiah karena menunjukkan bahwa pembentukan sistem keuangan nasional berlangsung seiring dengan perubahan bentuk negara dan proses konsolidasi pemerintahan setelah kemerdekaan.
  5. Gunting Sjafruddin

Gunting Sjafruddin merupakan kebijakan moneter yang diumumkan Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara. Pada periode 1951-1952, Pemerintah mengambil kebijakan Gunting Sjafruddin yang bertujuan untuk menyedot uang beredar yang terlalu banyak serta menghasilkan pinjaman sekitar Rp1,5 milyar dari penerbitan Obligasi Republik Indonesia 1950 karena Indonesia belum mampu mencari sumber pembiayaan dari pasar.

Kebijakan ini dilakukan dengan memotong uang kertas tertentu menjadi dua bagian. Bagian kiri uang pecahan tertentu tetap dapat digunakan dengan nilai yang telah disesuaikan, sedangkan bagian kanan ditukarkan dengan obligasi pemerintah. Langkah tersebut bertujuan mengurangi jumlah uang beredar dan menekan tekanan inflasi yang dihadapi Indonesia pada masa itu.

Nama Gunting Sjafruddin berasal dari metode pemotongan uang yang digunakan dalam kebijakan tersebut. Kebijakan ini menjadi salah satu contoh langkah pemerintah untuk menstabilkan kondisi moneter pada periode awal kemerdekaan.

Apa Itu Monetary Sovereignty?

Selain istilah sejarah tersebut, terdapat konsep monetary sovereignty atau kedaulatan moneter. Istilah ini merujuk pada kewenangan suatu negara untuk mengatur kebijakan moneternya, termasuk pengelolaan mata uang dan sistem pembayaran sesuai kerangka hukum yang berlaku.

Dalam sejarah Indonesia, penerbitan ORI pada 1946 menjadi salah satu simbol penting perjuangan membangun kedaulatan moneter. Namun, kedaulatan moneter tidak hanya berkaitan dengan penerbitan uang, tetapi juga mencakup pengelolaan sistem keuangan dan kebijakan moneter.

Kini, pengelolaan kebijakan moneter di Indonesia menjadi salah satu tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, sesuai mandat dan ketentuan perundang-undangan.

(Putri Purnama Sari)