DPR-Pemerintah Bahas Pemanfaatan dalam RUU Perampasan Aset

Jakarta: Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki tahap rapat panitia kerja (Panja) DPR dengan pemerintah, yang diwakili Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. Banyak masukan dalam rapat ini, salah satunya pemanfaatan aset.

"Di lapangan selama ini kita lihat dan persoalan pengelolaan aset ini, tindak pidana adalah terlantarnya sebuah aset, begitu ya. Bagaimana dia supaya tidak terlantar, bagaimana supaya tidak turun nilainya, bagaimana tidak hilang, dan seterusnya," kata anggota DPR Hinca Panjaitan dalam sidang dilihat dair YouTube TVR Parlemen, Kamis, 5 November 2026.

Hinca mengatakan bila melihat pola yang terjadi belakangan ini, seperti Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk sawit, pemanfaatan masuk dalam kerja sama operasi (KSO). Aset diserahkan ke lembaga lain seperti Agrinas dan sistem perjanjian kerja sama lainnya.

"Pertanyaan saya adalah, untuk rumusan ini, kalau penyimpanan oke, pengamanan oke, pemeliharaan oke, penilaian oke, pengembangan oke, penggunaan oke, penjualan boleh langsai. Masuk ke pemanfaatan, nah rumusan pemanfaatan disini, apakah memanfaatkan nilai ekonominya atau hal lain gitu," ungkap Hinca.

Rapat panitia kerja (Panja) DPR dengan pemerintah membahas RUU Perampasan Aset, Kamis, 5 November 2026. Foto: Tangkapan layar.

Hinca ingin penjelasan dari pemerintah terkait kata pemanfaatan sama tidak dalam pikiran DPR, bahwa apa pun tindakan yang dilakukan untuk memberi manfaat besar kepada aset itu. Pertanyaan Hinca langsung dijawab Eddy.

"Ya jadi betul sependapat Pak Hinca, jadi pemanfaatan itu sangat luas, jadi tidak hanya berkaitan dengan nilai ekonominya saja, tapi juga bisa diserahkan kepada instansi lain untuk memanfaatkan, jadi sangat luas sekali," terang Eddy.

Komisi III DPR menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perampasan Aset dari pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. Dengan demikian, pembahasan bisa segera masuk ke tahapan substansi isi RUU dan disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPR pun menargetkan RUU bisa diundangkan atau disahkan pada November 2026, dengan mendahului target yang sebelumnya sudah ditetapkan pada 15 Desember 2026.