LPSK Bakal Perkuat Satgas TPPO

Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bakal memperkuat internal mereka menyikapi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Salah satu hal yang akan dilakukan yaitu memperkuat Satuan Tugas (Satgas) TPPO.

"Ingin memperkuat Satuan Tugas (Satgas) TPPO di Internal LPSK," kata Wakil Ketua LPSK Antonius PS. Wibowo melalui keterangan tertulis, Sabtu, 6 April 2024.

Penguatan tersebut disampaikan Antonius dalam uji kepatutan dan kelayakan calon anggota LPSK 2024-2029 di Komisi III. Rencana tersebut merespons pertanyaan anggota Komisi III Siti Nuriska soal mitigasi berbagai modus TPPO yang semakin beragam.

Selain penguatan internal, Antonius menyampaikan LPSK bakal memperkuat upaya eksternal. Yakni, mengoptimalkan kordinasi dan sinergi dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan TPPO di daerah dan pusat.
 

Baca juga:  LPSK Dorong Aset Perusahaan Penyalur Mahasiswa Magang ke Jerman Disita

"Penguatan Satgas TPPO ini akan lebih difokuskan dari segi anggaran dan kordinasi antar instansi,” ujar anggota terpilih LPSK periode 2024-2029 itu.

Sebelumnya, Polri mengungkap modus baru TPPO. Yakni, penyaluran mahasiswa magang ke Jerman. 

Di Negeri Panzer tersebut, para mahasiswa bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya. Di antaranya, mahasiswa teknik bekerja sebagai kuli.

Penanganan modus baru TPPO tersebut tengah ditangani Dittipidum Bareskrim Polri. Penyidikan dilakukan berdasarkan laporan dari KBRI Jerman setelah menerima aduan dari empat mahasiswa yang menjadi korban.

Dari keterangan KBRI Jerman, ada 33 universitas yang terlibat dalam program ini. Dengan mahasiswa yang tereksploitasi sebanyak 1.047 orang. Mereka bukan kerja magang melainkan menjadi kuli panggul di negara Eropa itu.

Sihol ditetapkan tersangka bersama empat orang lainnya. Namun, Sihol bersama dua lainnya AZ, 52 dan MZ, 60 tidak ditahan melainkan hanya dikenakan wajib lapor.

Sementara itu, dua tersangka ER alias EW, 39 dan A alias AE, 37 yang merupakan agen dari PT SHB dan CVGEN masuk daftar pencarian orang (DPO) karena tak memenuhi panggilan polisi dan masih berada di Jerman.

Sihol dan keempat tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO, dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara dan denda Rp600 juta. Lalu Pasal 81 UU No 17 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp15 miliar.