Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan Pemda Terbaik

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinobatkan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah (Pemda) Terbaik Tahun 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dengan skor 3,6762, Jakarta sukses masuk dalam kategori kinerja tinggi di tingkat nasional.

“Ini hasil kerja bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DKI Jakarta, sehingga kami dapat mempertahankan prestasi ini. Mudah-mudahan bisa terus dijaga pada tahun-tahun berikutnya,” kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin, 27 April 2026.
 

Rano menegaskan, apresiasi ini menjadi pemacu bagi Pemprov DKI untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola, pelayanan publik, serta efektivitas program pembangunan. Ia berkomitmen menjaga kinerja pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa otonomi daerah bukan sekadar pembagian kewenangan. Menurutnya, ada tanggung jawab besar untuk menghadirkan pelayanan publik yang nyata bagi masyarakat.

“Otonomi daerah harus diiringi ikhtiar berkelanjutan untuk memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia. Bukan hanya kepala daerah yang andal, tetapi juga jajaran OPD hingga tingkat kecamatan dan desa,” tegas Bima Arya.


Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, saat menerima penghargaan dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026. Foto: Pemprov DKI Jakarta.

Sementara itu, di hari yang sama, Pemprov DKI Jakarta menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di halaman Balai Kota. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto, bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan amanat dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Tema Hari Otonomi Daerah 2026, ‘Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita’, mencerminkan kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal secara optimal, dengan tetap bersinergi dengan pemerintah pusat,” ujar Uus.

Uus menambahkan, Pemprov DKI berkomitmen memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat sebagai mitra aktif dalam merumuskan kebijakan. Semangat otonomi ini diharapkan mampu mendorong pembangunan yang lebih adil dan merata di Jakarta.