Segel Parkir Blok M, Pansus DPRD DKI Temukaan Dugaan Pengemplangan Pajak

Jakarta: Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta menemukan dugaan pengemplangan pajak di balik pengelolaan parkir Blok M. Operasional parkir di kawasan tersebut disegel. 

“Kami meyakini ada indikasi kuat penyimpangan dan manipulasi data terhadap laporan pembayaran pajak kepada Bapenda,” kata Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter di Blok M Square, Jakarta, Senin, 11 Mei 2026.
 

Dia mengatakan, operator parkir diduga memungut uang dari masyarakat secara ilegal selama tiga tahun tanpa izin resmi. Pansus juga menemukan indikasi manipulasi laporan pajak kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta.

Jupiter memperkirakan potensi kerugian daerah akibat dugaan pengemplangan pajak itu mencapai lebih dari Rp50 miliar selama 15 tahun pengelolaan parkir. DPRD DKI meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan tersebut.

Dalam penelusuran Pansus, pengelolaan parkir Blok M Square melibatkan beberapa pihak. Kawasan itu awalnya dikelola Pasar Jaya bersama PT Melawai, lalu diteruskan kepada PT Karya Utama Perdana (KUP), sebelum akhirnya menunjuk Best Parking sebagai operator parkir.


Operasional parkir Blok M disegel. Metrotvnews/Alvi

Jupiter menyebut pengelola dan operator parkir tidak menunjukkan iktikad baik saat dipanggil rapat Pansus. Mereka disebut tidak menyerahkan dokumen penting, seperti laporan keuangan, mutasi rekening, dan laporan neraca perusahaan.

Setelah penyegelan dilakukan, Unit Pengelola (UP) Parkir Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengambil alih operasional parkir di kawasan tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan sistem parkir digital berbasis cashless dan terintegrasi secara real-time untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah.