Kamtibmas Jadi Alasan Polri Minta Rektor Buat Video Apresiasi Jokowi

Jakarta: Mabes Polri membeberkan alasan sejumlah anggotanya di Semarang, Jawa Tengah, meminta video kepada sejumlah rektor untuk membuat pernyataan apresiasi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Upaya itu dinilai untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Pertama, tentu pemeliharaan keamanan adalah tugas pokok Polri dan kemudian ini gunanya adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Maka dibutuhkan kolaboratif atau kolaborasi partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk juga kepada seluruh kaum civitas akademika," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Februari 2024.

Trunoyudo secara tidak langsung membenarkan adanya permintaan puja-puji Jokowi kepada sejumlah rektor itu. Bahkan, dia juga tidak membantah apresiasi terhadap Kepala Negara itu dilakukan untuk cooling system sebagai bagian pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Baik rekan-rekan tadi kami sampaikan tujuan daripada cooling system itu memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ada hal-hal yang kita perlu menjaga jangan sampai termakan provokasi, jangan sampai terpecah belah, atau terjadi sesuatu yang dapat menggangu," ujar eks Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.

Ketika ditanya video apresiasi itu diunggah di mana, Trunoyudo tidak menjawab. Dia mempersilakan tanya ke Polda Jawa Tengah.

"Ke Jawa Tengah, nanti bisa ditanyakan, kemarin sudah disampaikan Kapolrestabes dan Kabid Humas (Polda Jawa Tengah)," ucapnya.
 

Baca juga: LYBHI: Ada Laporan Akademisi Diintimidasi karena Kritisi Jokowi

Terlepas dari itu, dia memastikan Polri netral. Netralitas Korps Bhayangkara disebut terjaga dan diawasi sejumlah lembaga, baik masyarakat ataupun penyelenggara negara.

"Polri adalah lembaga negara yang merupakan tugas pokoknya kami sampaikan, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentu tadi gunanya memberikan perlindungan, pengayoman dam juga pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya.

Menurut dia, Polri selalu berinteraksi dan bersentuhan dengan masyarakat. Semua langkah itu dipastikan hanya dalam rangka menciptakan situasi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat sehari-hari maupun menjelang Pemilu 2024.

"Artinya, dalam sehari-hari tugas pokok amanat undang-undang Polri memelihara Kamtibmas. Pada masa Pemilu 2024, untuk menjaga kondusifitas, tentu juga Polri diberikan tanggung jawab untuk mengamankan dan juga mendukung penyelenggaraan pemilu ini aman, damai, dan bermartabat. Sehingga, tentunya demokrasi berjalan secara berkualitas dan berintegritas," pungkasnya.

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Mahfud MD sebelumnya mendapat laporan dari Rektor Universitas Soegijapranata atau Unika Semarang. Sejumlah rektor diminta membuat pernyataan yang relatif senada untuk memuji Jokowi, namun ditolak.

"Ada beberapa rektor yang disuruh. Ada yang kemudian membuat pernyataan, tapi template-nya sama. Lalu ada yang tidak mau, seperti itu, seperti Rektor Universitas Soegijapranata (Unika)," ungkap Mahfud.