Bank Jateng Diminta Berbenah Usai Dilaporkan ke KPK

Jakarta: Bank Jateng diminta berbenah usai dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aduan itu berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi yang juga menyeret mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Bank Jateng harus berbenah dari banyaknya monopoli dan intervensi pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov)," kata Koordinator Aksi Selamatkan Bank Jateng Agung melalui keterangan tertulis, Rabu, 6 Maret 2024.

Bank Jateng diminta mengurangi hubungan dengan pejabat setempat usia adanya laporan di KPK tersebut. Rotasi pejabat yang dinilai terlibat pun dinilai perlu dilakukan.

"Usut tuntas oknum pegawai, dan pejabat yang terlibat kongkalikong,” ucap Agung.

Perbaikan dinilai penting untuk kemajuan perekonomian di Jawa Tengah. Integritas pegawai di sana juga diminta terus dijaga.
 

Baca juga: KPK Sebut Permintaan fee Proyek 15% Sudah Jadi Hal Lazim

IPW melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi yang terjadi di Bank BPD Jateng. Ganjar Pranowo terseret dalam aduan tersebut.

"IPW melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi, dan suap yang diterima oleh direksi Bank Jateng," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso di Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.

Dalam laporan yang diterima KPK, gratifikasi diterima oleh mantan Direktur Utama Bank Jateng berinisial S. IPW menuduh Ganjar sebagai penerima aliran dana tersebut.

Dana gratifikasi itu disebut berasal dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit di Bank Jateng. Uang yang diterima disebut sebesar 16 persen dari nilai premi.

Ada tiga pihak yang diduga menerima duit tersebut. Ganjar disebut menerima 5,5 persen atas aliran dana tersebut. Uang itu disebut masuk karena Ganjar merupakan pengendali Bank Jateng.

Menurut Sugeng, penerimaan uang itu berlangsung dari 2014 sampai 2023. Dana yang sudah diterima Ganjar disebut mencapai Rp100 miliar.