Jadi Wakil Satgassus Penerimaan Negara, Novel Baswedan Diyanini Bisa Tutup Celah Korupsi

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons penunjukan Novel Baswedan sebagai Wakil Satgasus Penerimaan Negara oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Novel diyakini bakal bisa mencegah rasuah di sektor tersebut.

“Sumber-sumber penerimaan negara yang dikelola dengan baik, transparan, akuntabel, akan menutup kebocoran-kebocoran dan celah terjadinya korupsi,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin, 16 Juni 2025.

Budi mengatakan Novel memiliki rekam jejak baik untuk memastikan penerimaan negara bebas dari korupsi. Sehingga, eks penyidik KPK itu dipercaya bisa memaksimalkan pendapatan negara.

KPK berpeluang bersinergi dengan Polri untuk memastikan penerimaan negara bisa maksimal. Kerja sama di sektor pencegahan korupsi juga diinginkan Lembaga Antirasuah.

“Oleh karena itu, terbuka peluang sinergi dan kolaborasi ke depannya, sehingga, upaya pencegahan korupsi maupun optimalisasi penerimaan negara sama-sama berjalan lebih efektif, dan memberikan dampak baik yang nyata,” terang Budi.
 

Baca Juga:  Satgassus Polri Diyakini bakal Menaikkan Penerimaan Negara di Berbagai Sektor

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo disebut membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara, yang fokus kerjanya mendampingi kementerian untuk meningkatkan penerimaan negara dalam berbagai sektor. Sehingga, mendukung pembangunan pemerintah.

Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dipimpin Herry Muryanto selaku Kepala dan Novel Baswedan selaku Wakil Kepala. Sementara itu, anggotanya adalah para mantan pegawai KPK, yang sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri.

Selama enam bulan bekerja, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara telah berkordinasi dengan berbagai kementerian. Seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ketua Tim Satgassus Sektor Perikanan Hotman Tambunan mengatakan masih ada potensi untuk meningkatkan pendapatan negara di sektor perikanan. Satgassus menyinergikan dan mendampingi lembaga dan kementerian, baik pusat maupun daerah, seperti KKP, Kementerian Perhubungan, dan pemerintah provinsi.