Sentil Putusan Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah, Baleg DPR: MK Makin Offside

Jakarta: Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan daerah atau lokal. Dia menyebut MK telah berperan sebagai positive legislator atau pembentuk undang-undang ketiga di luar DPR dan pemerintah.

“Saya sudah berkali-kali menyampaikan, Mahkamah Konstitusi ini makin ke sini, makin ‘offside’. Ia melampaui kewenangan dengan memutuskan norma-norma yang seharusnya diputuskan oleh pembentuk undang-undang,” kata Doli, dalam keterangannya, Selasa, 8 Juli 2025.

Doli menegaskan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hanya dua pihak yang menjadi pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah. Namun, dalam praktiknya, dia menilai MK belakangan mengintervensi wilayah legislasi melalui putusan yang bersifat normatif.

“Putusan MK ini tidak bisa dilepaskan dari posisi politik partai, karena menyangkut eksistensi partai politik ke depan. Karenanya kami di partai juga sedang mengkaji serius putusan ini,” tegas dia.
 
Doli menyayangkan sikap DPR yang selama ini tidak cukup serius menanggapi urgensi revisi Undang-Undang Pemilu. Menurut dia, hal itu justru memberi ruang kepada MK untuk terus mengambil peran dalam penentuan norma hukum pemilu.

“Kalau kita biarkan, ya lama-lama semua keputusan konstitusi diputuskan oleh MK, kita hanya disuruh menjalankannya. Ini berbahaya bagi sistem demokrasi dan mekanisme checks and balances,” ujar Doli.
 

Baca Juga:  NasDem Nilai Putusan MK Picu Turbulensi Konstitusional

Doli menekankan pentingnya pembahasan ulang sistem politik dan pemilu secara menyeluruh dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Dia mengingatkan pelaksanaan pemilu serentak selama ini telah menimbulkan banyak persoalan, termasuk aspek efisiensi dan keselamatan penyelenggara.

“Setelah 27 tahun reformasi dan lebih dari 25 tahun amendemen konstitusi, sudah saatnya kita ubah sistem pemilu kita yang terlalu mahal, melelahkan, dan menimbulkan korban. Kita harus evaluasi dan perbaiki secara serius,” kata dia.

Doli menekankan revisi UU Pemilu harus sudah rampung paling lambat Juli 2026. Sehingga, pada Agustus 2026, tahapan Pemilu 2029 sudah bisa berjalan. 

“Kalau mengikuti siklus tahapan, tahapan Pemilu sudah harus dimulai sejak awal 2026. Bahkan teman-teman di KPU bilang idealnya butuh waktu 2,5 tahun untuk persiapan. Jadi pembahasan revisi UU Pemilu ini tidak bisa ditunda-tunda lagi,” ujar dia.