Sejalan dengan Komdigi, NU Dorong Aturan Pembatasan Medsos pada Anak-anak Dibuat

Jakarta: Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) mendorong pemerintah membuat regulasi pembatasan media sosial (medsos) pada anak-anak. Aturan tersebut tengah digodok Kementerian Informasi dan Digital (Komdigi).

"Komisi Qanuniyah memutuskan para pemangku kebijakan harus wajib membuat regulasi yang membatasi penggunaan media sosial bagi anak-anak," ujar Sekretaris Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah Idris Masudi saat konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

Idris mengungkapkan Indonesia bisa menyusul negara-negara lain yang telah menerapkan pembatasan usia bagi anak-anak dalam menggunakan medsos. Negara yang sudah menerapkan aturan tersebut yaitu India, Australia, dan Amerika Serikat.

Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah memutuskan bahwa pengawasan anak-anak atas dampak negatif yang ditimbulkan dari medsos menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun orang tua dalam komunitas keluarga.
 

Baca juga:  Menkomdigi Godok Aturan Pembatasan Media Sosial Bagi Anak-Anak

"Selain itu, pemerintah juga harus membuat aturan tegas untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat dari bahaya medsos seperti konten kekerasan, pornografi, dan perundungan di ruang digital (child online protection)," ungkap dia.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid telah menandatangani surat keputusan untuk membentuk tim kerja khusus. Tim ini akan menggodok kajian mengenai pembatasan anak-anak membuat akun media sosial, termasuk aturan perlindungan anak di ruang digital.

Tim kerja terdiri dari perwakilan beberapa instansi dan latar belakang. Mulai dari kementerian, akademisi, hingga lembaga perlindungan anak yang diwakili Kak Seto. Lembaga ini sudah bekerja mulai Senin, 3 Februari 2025.