Kajian Pemindahan Ibu Kota Ternyata Sudah Dimulai Sejak 2011

Jakarta: Kajian pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan ternyata sudah dilakukan sejak 2011. Hal itu dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan eks Menteri PPN atau Bappenas Andrinof Chaniago dalam dalam acara Crosscheck Face to Face by Medcom.id dengan tema ‘Menguak Tabir ‘Belok Arah’ Pindah Ibu Kota. Andrinof menjelaskan awal mula persetujuan saat Jokowi menjawab pertanyaan dialog melalui telpon di salah satu televisi nasional. Wawancara berkaitan dengan masalah banjir dan kemacetan di Jakarta serta isu pemindahan Ibu Kota.

“Beliau bilang ketika itu ‘ya sebaiknya dikaji dulu’ gitu, ya,” kata Andrinof saat dikutip dari Youtube Medcom.id, Minggu, 16 Juni 2024.

Andrinof menjelaskan wacana itu bergulir tiap banjir dan permasalahan di Jakarta muncul. Dirinya dan sejumlah tim kecil membuat konsep pemindahan Ibu Kota dan alasannya.

“Kemudian, sebelum Pak Jokowi dilantik, kalau enggak salah 21 Juni 2014, setelah terpilih, kami tim kecil, datang ke rumah dinas Gubernur DKI, menyampaikan satu dokumen tentang membangun, atau memindahkan episentrum ke Kalimantan,” ujar Andrinof.
 

Baca juga: Dasar Kebijakan IKN Dinilai Keliru Sejak Awal

Jokowi kemudian mengangkat Andrinof sebagai menteri Bappenas saat periode pertamanya. Setelah itu, kajian pemindahan Ibu Kota dilakukan diam-diam.

“Memang kita mulai secara diam-diam kajian untuk pemindahan ibu kota itu, bahkan saya bawa dua orang deputi ke lapangan itu untuk ke salah satu opsi lokasi, dan seterusnya,” ucap Andrinof.

Pemindah Ibu Kota menjadi instruksi setelah Sofyan Djalil diangkat sebagai menteri. Sebagain pejabat di Bappenas masih berkomunikasi dengan Andrinof untuk meminta saran penyempurnaan rencana pemindahan setelahnya.

“Maka, beberapa teman-teman Bappenas itu kontak saya untuk meminta inilah izin, bahwa ini alasan-alasan sebagian besar kami ambil dari, ya memang itu kan untuk kita,” terang Andrinof.

Pemerintah selanjutnya menyempurnakan rencana. Kajian bahkan mempelajari pemindahan Ibu Kota yang pernah dilakukan oleh 30 negara lain.

Andrinof juga mengaku pernah datang ke sejumlah tempat dan melihat langsung rencana utama pemindahan Ibu Kota. Bahkan, draft aturannya pun sudah pernah dibaca olehnya.

“Sampai yang saya sempat lihat langsung karena saya juga sering komunikasi sudah berbentuk master plan, habis itu ini sudah siap, saya dengar juga ini di Setneg, draft undang-undang dan surpres untuk DPR sudah siap,” ujar Andrinof.

Rencana pengumuman pemindahan Ibu Kota itu sempat tertunda karena pandemi covid-19 melanda Indonesia. Namun, setelah mereda, pemerintah langsung tancap gas menyerahkan berkas yang ada ke DPR.

“Ketika covid agak mereka dikirimkan itu draft undang-undang ke Senayan,” tutur Andrinof.