TPPO di Kamboja Meningkat, Legislator NasDem Minta Penguatan Atase Kepolisian

Jakarta: Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem Lola Nelria Oktavia menyoroti meningkatnya kasus warga negara Indonesia (WNI) jadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) saat bekerja di Kamboja. Kebanyakan dari mereka mengalami intimidasi, penyekapan, bahkan kekerasan hingga berujung kematian. 

"Kasus-kasus tersebut harus diusut tuntas dan dibongkar secara terang benderang agar memenuhi rasa keadilan keluarga dan menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya," kata Lola melalui keterangan tertulis, Selasa, 13 Mei 2025. 

Menurut Lola, peristiwa ini bukan kali pertama terjadi di Kamboja. Pada Juli 2022, 60 warga asal Jawa Tengah juga mengalami penyekapan. Lalu, Desember 2022, 34 orang terduga korban TPPO asal Sulawesi Utara yang juga mengalami hal serupa. 

WNI bermasalah di Kamboja juga secara kuantitas terus meningkat. Dalam kuartal pertama 2025 ini saja, sudah ada 1.301 kasus WNI bermasalah. Lebih dari 85 persen terkait penipuan daring. Menurut Lola, atas lonjakan permasalahan ini, sudah saatnya keberadaan Polri di KBRI Phnom Penh diperkuat. 

"Kadivhubinter harus memberikan perhatian khusus soal ini, mengingat TPPO juga termasuk dalam kejahatan transnasional," ujarnya.

Wakil Bendahara Umum Partai NasDem ini mempertanyakan koordinasi dengan Kemenlu soal penambahan Atase Kepolisian yang pernah diusulkan tahun lalu. Baginya, Kamboja seharusnya menjadi salah satu negara yang diusulkan, agar kasus-kasus seperti ini bisa ditekan atau penanganan kasus bisa dipercepat melalui kehadiran atase kepolisian yang melaksanakan tugas sesuai Perkapolri nomor 1 tahun 2020. 

"Langkah ini juga penting dan sejalan dengan MoU Kepolisian RI – Kamboja terkait upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional yang sudah ditandatangani bersama tahun 2023," kata Lola.
 

Baca juga: Polisi Ekshumasi Jenazah Pemuda Bekasi Korban TPPO di Kamboja

Masifkan edukasi ke masyarakat

Lola mengaku terkejut ketika mengetahui bahwa Kamboja ternyata tidak terdaftar sebagai penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Informasi semacam ini penting diketahui oleh WNI.

Politikus NasDem ini mendorong pihak-pihak terkait untuk lebih memasifkan penginformasian terkait ini melalui berbagai media, terutama melakukan targeted audience, kepada mereka-mereka yang memang mau berangkat ke Kamboja. Misalnya, secara teknis diberikan informasi atau flyer, maupun edukasi lisan oleh petugas imigrasi di Bandara. 

"Hal ini juga perlu dilakukan kepada WNI yang ingin melakukan perjalanan ke negara-negara lain yang tidak terdaftar sebagai penempatan pekerja migran Indonesia," ujarnya.

Lola meminta Polri bekerjasama dengan media dan influencer lokal, dan semua pihak untuk mengumumkan kepada masyarakat siapa saja para pelaku TPPO yang sudah divonis bersalah.

Lola mengimbau kepada masyarakat yang memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri, terutama anak-anak muda yang berasal dari kelas menengah Gen Z lebih hati-hati.

"Saya mendukung tekad semangat muda adik-adik untuk mencari pengalaman dan ilmu kemanapun. Tetapi, harus double check, triple check, multi-check. Banyak bertanya lebih baik, agar tidak berujung tragis," tegasnya.