Juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Foto: Metrotvnews.com/Candra.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil tiga mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) terkait kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA). Mereka adalah Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah.
“Pihak-pihak yang diduga mengetahui dugaan aliran pemerasan terkait dengan perkara RPTKA (rencana penggunaan TKA) ini, nantinya akan dimintai keterangan oleh penyidik,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 12 Juni 2025.
Budi mengatakan permainan kotor itu diduga terjadi dari 2019. Total pemerasan menyentuh Rp53 miliar.
“Kita semua berharap penanganan perkara ini juga bisa tuntas diselesaikan,” ujar Budi.
KPK mengumumkan identitas delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (
Kemnaker). Pertama yakni mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono.
Selanjutnya, mantan Direktur Pengendalian Penggunaan TKA Kemnaker Haryanto, eks Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Wisnu Pramono, dan eks Direktur Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA Devi Anggraeni.
Lalu, eks Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Gatot Widiartono, dan mantan staf pada Ditjen PPTKA Kemnaker Putri Citra Wahyoe.
Kemudian, eks staf pada Ditjen PPTKA Kemnaker Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad. Mereka semua diduga berhasil mengeruk Rp53 miliar dengan memeras calon TKA dari 2019.
Sementara itu,
PKB belum memberikan respons terkait berpeluangnya pemeriksaan terhadap Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah. Media Indonesia telah menghubungi petinggi PKB, seperti Cucun Ahmad Syamsurijal, Syaiful Huda, Luluk Nur Hamidah, dan Jazilul Fawaid, tetapi belum ada respons hingga berita ini ditulis.
Streaming