WNI Korban TPPO Tewas di Kamboja, DPR Desak Sistem Pengawasan PMI Diperketat

Jakarta: Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mendesak pemerintah segera mengembangkan sistem pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Desakan ini buntut tewasnya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) asal Jawa Timur, Rizal Sampurna.

Rizal diduga merupakan korban dari TPPO yang bekerja di Kamboja. Terbaru, jenazah Rizal telah tiba di kediaman orang tuanya, di Klatak, Kelurahan Sukowidi, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, pada Senin, 12 Mei 2025.

Willy mengatakan bahwa pihaknya sangat berduka dengan peristiwa yang menimpa Rizal. Sebagai langkah selanjutnya, ia mengaku bersama pemerintah terus mencari solusi terbaik guna mencegah peristiwa seperti demikian kembali terjadi. Willy juga mengakui, adanya kritik dari berbagai pihak terkait dengan peristiwa tersebut. 

"Kritik terhadap proses ini harus dilihat dalam kerangka yang konstruktif untuk terus membangun sistem yang lebih baik," kata Willy saat dihubungi, Selasa, 13 Mei 2025.
 

Baca juga: Dugaan Bekas Jahitan di Tubuh Pemuda Bekasi Korban TPPO Karena Luka Gesekan Celana

Willy menyebutkan adanya peristiwa TPPO, baik dalam kasus Rizal maupun kasus lainnya, terjadi karena lemahnya pengawasan skema pengiriman PMI ke beberapa negara dengan menggunakan jalur resmi. 

"Harus diakui juga bahwa sistem pengawasan orang Indonesia di luar negeri yang kita miliki memang harus terus dikembangkan sebagai jaminan kehadiran negara terhadap semua warga negaranya," ujar Willy.

Willy meminta kepada masyarakat untuk selalu waspada dan hati-hati terhadap iming-iming menjadi PMI. Apalagi, dengan cara yang tak sesuai dengan prosedur. 

Ia juga mengajak kepada seluruh unsur pemerintah untuk mengedukasi masyarakat akan bahaya ancaman menjadi PMI secara ilegal. Khususnya, edukasi di level pemerintah desa.

"Desa-desa perlu mengambil peran tanggung jawab untuk mengedukasi warganya agar tidak mudah menerima janji muluk bekerja di Luar negeri," tutup Willy.