Mendagri Minta Pemda Lebih Kreatif Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Foto: ANTARA/HO-Kemendagri.

Mendagri Minta Pemda Lebih Kreatif Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Fachri Audhia Hafiez • 9 April 2026 18:25

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci utama agar pembangunan di daerah tidak terhambat.

"Kalau seandainya mau mengandalkan anggaran ini (dana transfer pusat) saja, berat," ujar Tito dalam arahannya pada Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 di Kantor Gubernur Sulut, dikutip Antara, Kamis, 9 April 2026.
 


Tito menyoroti fenomena banyak daerah yang memiliki porsi PAD relatif kecil dibandingkan kucuran dana pusat. Kondisi ini kian memprihatinkan karena banyak APBD yang justru tersedot untuk belanja pegawai hingga lebih dari 50 persen, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan masyarakat menjadi sangat terbatas.

Mantan Kapolri ini menekankan pentingnya perubahan mindset di kalangan aparatur pemda. Menurutnya, birokrasi selama ini terlalu fokus pada cara menghabiskan anggaran belanja tanpa memikirkan strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

"Prinsip dasarnya adalah bagaimana pendapatan lebih tinggi daripada belanja, jangan dibalik," tegas Tito.

Tito mendorong kepala daerah untuk mengadopsi pola pikir layaknya wirausaha dalam mengelola keuangan. Langkah konkret yang disarankan meliputi efisiensi belanja operasional, seperti pemangkasan biaya perjalanan dinas dan rapat yang tidak prioritas, serta menggali sumber pendapatan baru tanpa membebani rakyat kecil.


Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Foto: ANTARA/Fachri Audhia Hafiez.

Selain efisiensi, Tito meminta pemda lebih proaktif dalam menghidupkan sektor swasta melalui kemudahan investasi dan perizinan. Salah satu solusinya adalah optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) guna mempercepat proses perizinan berusaha bagi investor lokal maupun nasional.

"Ada Kadin (Kamar Dagang dan Industri), ada Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), ajak diskusi untuk menghidupkan swasta. Investasi itu kan enggak harus luar negeri, dalam negeri juga bisa, lokal juga bisa," kata Tito.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(Fachri Audhia Hafiez)