Komisi III DPR Siap Lembur Bahas RUU Perampasan Aset

Jakarta: Komisi III DPR menyatakan kesiapannya untuk bekerja lembur untuk menuntaskan pembahasan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Langkah ini guna agar regulasi tersebut dapat segera disahkan.

"Kita berharap bisa cepat, kalau bisa hari ini lembur, besok lembur, Kamis (12 November 2026) lembur," kata Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilanisr Antara, Senin, 9 November 2026.
 

Habiburokhman menjelaskan Komisi III DPR telah menyelesaikan pembahasan sepertiga Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait perubahan substansi usulan pemerintah. Tiga perempat sisa DIM bakal dibahas maraton hingga malam hari.

Sejalan dengan rapat pembahasan substansi, Komisi III DPR terus membuka ruang dengar pendapat dengan menerima masukan dari berbagai akademisi serta praktisi hukum.


Ilustrasi RUU Perampasan Aset. Foto: Dok. Metrotvnews.com.

Di samping itu, ia memastikan seluruh rangkaian rapat pembahasan RUU Perampasan Aset, termasuk rapat konsinyering, akan digelar sepenuhnya di Kompleks Parlemen. Sehingga, pembahasan beleid tersebut tanpa menggunakan fasilitas di luar seperti hotel.

"Enggak ada konsinyering di hotel-hotel, itu enggak ada, ya. Semua di sini. Saya harap teman-teman bisa mengikuti jalannya pembahasan RUU Perampasan Aset," ujar Habiburokhman.

Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset yang digelar Senin, 9 November 2026, poin-poin DIM yang dibahas mencakup mekanisme perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana, prosedur penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan. Lalu, wacana pembentukan badan baru pengelola aset hasil tindak pidana.