Anies-Muhaimin Mengandalkan Gagasan Meraih Kepercayaan Pemilih

Jakarta: Pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) disebut hanya punya gagasan yang jadi modal utama meraih kepercayaan publik di Pilpres 2024. Anies-Muhaimin tak punya uang untuk memproduksi banyak alat peraga kampanye.

"Kami mau juga memiliki APK yang banyak, tapi kami tidak punya duit. Yang ada kami memiliki gagasan, sehingga kemudian itulah modalnya Mas Anies untuk maju," ujar pelatih Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin, Ahmad Ali, di Jakarta Selatan, Selasa, 26 Desember 2023.

Bagi kubu Anies-Muhaimin, kata Ali, Pemilu 2024 bukan pertandingan adu alat peraga kampanye. Anies-Muhaimin lebih ingin menonjolkan adu gagasan dalam pesta demokrasi.

"Kemudian insyaallah yang kami lakukan akan memperbanyak pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, sehingga kemudian gagasan-gagasan itu bisa disampai ke masyarakat," papar dia.
 

Baca juga: Anies Sebut Pekerja Lokal Seharusnya Diprioritaskan di Proyek Pertambangan

Ali juga merespons terkait laporan dana kampanye senilai Rp1 miliar yang berujung pelaporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut Ali, dana tersebut dimiliki sebelum kampanye. Sehingga, bukan hal aneh dana yang dimiliki senilai yang disampaikan ke KPU.

"Karena saat dilaporkan itu sebelum ada kegiatan kampanye, nah dalam perjalanannya kemudian mengisi, dalam perjalanan kan kemudian dana kampanye itu terdiri sumbangan, ada dalam bentuk uang, ada dalam bentuk barang, APK dan lain-lain. Jangan terlalu baperlah bilang sama teman-teman yang suka lapor-lapor itu," ujar dia.

Ali juga mengkritisi tentang temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terkait temuan anggaran janggal untuk kampanye. Ali meminta PPATK transparan sehingga tidak menjadi gaduh semata. Sebab, hal itu akan mengganggu kualitas demokrasi kita. PPATK diminta segera menelusuri dan mengumumkan kepada publik.

"Ini bukan kali pertama PPATK melempar isu dan kemudian dia tidak bisa membuktikan itu. Saya minta, PPATK membuktikan apa yang sudah menjadi statement dia. Karena itu nanti akan mengganggu kualitas demokrasi kita," ujar dia.