Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Suhasto (tengah) dalam konferensi pers pengungkapan penyelundupan BBM bersubsidi di Sulsel. Foto: Metrotvnews.com/Arini Noviawati Gunawan.
Polri Diminta Tindak Tegas Penyelewengan BBM Bersubsidi
Anggi Tondi Martaon • 18 November 2026 20:22
Jakarta: Polri diminta menindak tegas penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tindakan tegas harus diberikan untuk memberikan efek jera.
"Polisi harus tegas usut semuanya dan buka ke publik. Kita harus benar-benar bisa menghadirkan efek jera agar kelangkaan seperti itu tidak terjadi lagi,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu, 18 November 2026.
Hal itu disampaikan Sahroni merespons kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan. Dia mengapresiasi langkah Korps Bhayangkara tersebut.
“Saya mendukung penuh langkah Bareskrim Polri yang mengusut tuntas penyelewengan distribusi BBM subsidi ini karena memang efeknya yang sangat buruk, hingga mengakibatkan kelangkaan BBM di Sulsel beberapa waktu lalu," ungkap Sahroni.
Sahroni menyebut penyelewengan BBM bersubsidi merupakan tindakan yang sangat zolim dan sangat menyulitkan masyarakat. Polri diminta mengusut tuntas dan tuntut para pelakunya dengan pidana maksimal.
"Jangan dikira karena jauh dari pusat, transaksi di tengah laut, jadi bisa main-main," sebut Sahroni.
Sahroni tidak ingin praktik penyelewengan BBM bersubsidi menyebabkan masyarakat kesusahan mengakses BBM subsidi. Menurut dia, rakyat yang seharusnya dibantu dalam mengakses BBM bersubsidi.
"Rakyat yang seharusnya dibantu melalui subsidi malah berpotensi ikut menanggung dampaknya, sementara segelintir orang mengambil keuntungan besar. Ini jelas tidak adil dan harus berantas," ujar Sahroni.
.jpeg)
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Foto: Istimewa.
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengambil alih penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus penyelundupan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan (Sulsel). Negara mengalami kerugian hingga Rp67,9 miliar.
“Dari perkiraan tindak pidana asal dalam perkara ini, terdapat dugaan potensi kerugian negara sebesar Rp67.904.375.000," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 16 November 2026.
Perkara tindak pidana asal telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan atau P-21 melalui surat nomor 9251 tertanggal 12 November 2026. Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyalahgunaan BBM tersebut dilakukan melalui rangkaian kegiatan pengangkutan dan pemindahan BBM jenis biosolar.