Editorial MI: Napas Panjang Antisipasi Perang

TERPILIHNYA Mojtaba Khamenei ke tampuk kekuasaan tertinggi di Iran menggantikan ayahnya, mendiang Ayatullah Ali Khamenei, merupakan sinyal jelas bahwa faksi-faksi garis keras dalam tubuh pemerintahan Iran tetap menggenggam kendali.

Pergantian rezim di ‘Negeri para Mullah’ itu pun tidak seperti yang diinginkan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Presiden AS Donald Trump tidak menyembunyikan penolakannya dan menyebut Mojtaba sebagai figur yang tidak dapat diterima. Pernyataan Trump tersebut pertanda bahwa jalan menuju deeskalasi di Timur Tengah bertambah terjal.

Situasi pelik ini bisa menjadi pertanda bahwa Teheran tidak memiliki hasrat untuk segera menyepakati gencatan senjata atau membuka meja perundingan dalam waktu dekat. Bagi komunitas global yang sudah lelah dengan ketegangan, kabar ini ibarat bara yang kembali diembus angin.

Reaksi pasar pun datang hampir seketika. Harga minyak mentah melonjak melampaui US$110 per barel seiring meningkatnya ketegangan dan ancaman gangguan terhadap jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz.

Bagi Indonesia, perkembangan ini tidak bisa dipandang sebagai dinamika yang jauh dari kepentingan nasional. Sebagai negara yang masih sangat bergantung pada impor energi, setiap gejolak di Timur Tengah hampir selalu beresonansi langsung pada perekonomian domestik.

Jika sebelumnya masih ada harapan bahwa perang akan segera berakhir dengan pergantian kepemimpinan di Iran, kini harapan itu perlu dikalibrasi ulang. Elite penguasa Iran tampak memilih kesinambungan garis perlawanan, alih-alih melakukan perubahan di tengah tekanan internasional yang semakin besar.

Konsekuensinya cukup jelas. Ketegangan global yang saat ini sudah mengguncang stabilitas ekonomi dunia berpotensi berlangsung lebih lama daripada yang diperkirakan. Tidak hanya dalam hitungan hari, tetapi bisa merentang berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.

Di titik inilah ancaman krisis berubah karakter. Ia bukan lagi sekadar persoalan darurat jangka pendek, melainkan risiko berkepanjangan yang menuntut kesiapan strategi yang lebih matang.

Ilustrasi minyak mentah. Foto: Freepik.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu bergerak di dua lini sekaligus. Dalam jangka pendek, penguatan cadangan energi nasional dan pengendalian distribusi bahan bakar harus dijalankan dengan disiplin yang jauh lebih ketat.

Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman. Dalam situasi konflik yang berpotensi berlarut-larut hingga berbulan-bulan, angka tersebut jelas jauh dari memadai.

Namun, langkah darurat saja tidak cukup. Krisis ini seharusnya menjadi peringatan keras bahwa kerentanan energi Indonesia bersifat struktural. Ketergantungan pada minyak impor, yang sebagian besar melewati jalur-jalur rawan konflik, telah lama menjadi titik kerentanan atas ketahanan energi di negeri ini. Sudah waktunya membangun fondasi ketahanan energi yang tidak mudah diguncang oleh gejolak geopolitik di belahan dunia lain. Diversifikasi sumber energi dan penguatan energi domestik bukan lagi sekadar agenda pembangunan, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Optimisme Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia dapat keluar dari situasi turbulensi geopolitik dunia ini, tentu perlu ditopang semangat yang sama oleh seluruh elemen di Republik ini. Janji Prabowo untuk mengupayakan swasembada di berbagai hal, termasuk pangan dan energi, mungkin bisa menjadi jalan keluarnya.

Ajakan Presiden untuk menjaga persatuan dan bekerja keras perlu diwujudkan sebagai modal agar Indonesia mampu keluar dari krisis multidimensi ini dalam keadaan yang lebih kuat dan lebih makmur, lebih produktif, lebih mampu berdiri di atas kaki sendiri.