Baleg DPR Dinilai Perlu Prioritaskan RUU Perampasan Aset

Jakarta: Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Muhammad Kholid menyoroti Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang belum dibahas kembali oleh DPR. Menurutnya, RUU perampasan aset perlu masuk menjadi hal prioritas bagi Baleg. 

Ia mengungkapkan elama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia stagnan di angka 34. Kondisi ini berdampak pada sejumlah hal.

"Satu, terhadap demokrasi. Dua, terhadap hukum, Tiga, terhadap ekonomi,” ujar Kholid melalui keterangannya, Rabu, 30 Oktober 2024.

Kholid menilai Indeks Persepsi Korupsi akan naik ketika pemerintahan bersih dan pemberantasan korupsi berjalan dengan baik. Kedua hal itu pun nantinya berdampak pula pada investasi yang berjalan dengan baik.

"Seperti pidatonya Pak Prabowo kan, seingat saya kalau 4 atau 5 kali masalah anti-korupsi itu disampaikan dalam pidato hari pertama pelantikan,” jelas politikus Fraksi PKS itu.

Jika pemberantasan korupsi menjadi agenda utama Presiden Prabowo Subianto, Kholid menilai RUU perampasan aset seharusnya bisa didorong bersama. Terlebih, RUU Perampasan Aset ini bisa menjadi salah satu metode mitigasi orang atau pejabat negara untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak benar.

"Itu teorinya namanya unexplained wealth. Kekayaan yang tiba-tiba tidak bisa dijelaskan," lanjut Kholid.
 

Baca juga: Soal RUU Perampasan Aset Butuh Dengar Usulan Komisi III DPR

Kehadiran RUU Perampasan Aset, menurutnya, juga dapat memberikan kepastian hukum bahwa bahwa di Indonesia penegakan hukum terkait pemerintah, pejabat negara yang bersih, itu ada dan tegak.

"Ketika illicit finance tadi, keuangan, kekayaan yang dia dapatkan secara tidak sah sampai keluar negeri, itu bisa ditarik. Artinya itu satu, memberikan kepastian hukum. Kita trust kembali kepada hukum kita," terang legislator dapil Jabar VI ini.

Keuntungan lainnya, menurut dia, dari keseriusan pemberantasan korupsi, fiskal Indonesia juga akan mendapat tambahan penerimaan jika ditilik secara ekonomi.

Ia mengungkapkan, pemerintahan yang bersih ini akan mudah jika ada keinginan besar dari para pemimpinnya. Terlebih, pidato Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu itu sejatinya memberikan angin segar.

'Ini menjadi tantangan buat kami, para anggota DPR, untuk bisa memenuhi ekspektasi itu. Dan ketika kita bisa memenuhi ekspektasi itu, insyaallah trust publik akan kembali lagi pada kami," tuturnya.