Soal RUU Perampasan Aset Butuh Dengar Usulan Komisi III DPR

Jakarta: Badan Legislasi (Baleg) DPR menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset butuh mendengar usulan dari Komisi III DPR. Khususnya berkaitan dengan muatan dalam beleid itu.

"(Konsolidasi) dengan Komisi III, makanya kita juga kan harus mendengarkan usulan dari Komisi III kan," kata Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Doli Kurnia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.

Doli mengatakan bahwa Komisi III merupakan pihak yang terkait langsung dengan RUU Perampasan Aset. Karena ruang lingkupnya berkaitan dengan penegakan hukum.

"Nah karena kan kalau yang terkait dengan tupoksinya kan mereka yang paling berkompeten untuk mengajukan," ucap Doli.