Kemendagri Didorong Minta Penjelasan Walkot Tangsel Soal Pengangkatan Lili Pintauli Jadi Stafsus

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri) diminta turun tangan mengklarifikasi pengangkatan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar sebagai Staf Khusus (Stafsus) bidang hukum Wali Kota Tangerang Selatan. Salah satunya, meminta keterangan Walkot Tangsel Benjamin Davnie.

"Segera memanggil untuk diklarifikasi Walikota Tangerang Selatan terkait polemik dan kontroversi pengangkatan Lili Pintauli mantan Pimpinan KPK yang pernah bermasalah etik menjadi staf khususnya," kata mantan penyidik KPK yang kini menjadi ASN Polri, Yudi Purnomo dalam keterangan tertulis, Senin, 28 April 2025.

Menurut Yudi, ada dua hal krusial yang penting harus diklarifikasi Kemendagri ke Walkot Tangsel. Yakni, alasan memilih Lili dan mekanisme pengangkatan.

Mantan Penyidik KPK yang sudah menangani banyak kasus korupsi kepala daerah ini menambahkan bahwa pengangkatan Lili sangat kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Apalagi, kata dia, Lili pernah melanggar etik terkait ikut campur dalam perkara korupsi Wali Kota Tanjung Balai.
 

Baca juga: Lili Pintauli Jadi Stafsus Walkot Tangsel, Pelanggaran Etik Disorot

"Dan ketika kasus dugaan etik dalam dugaan gratifikasi tiket menonton GP Mandalika, ketika kasus akan dibawa ke sidang etik dia mengundurkan diri, sehingga terhindar dari vonis etik dewas KPK," ungkap Yudi.

Namun, Lili sempat dilaporkan ke Bareskrim Polri. Yudi mengatakan untuk jalannya roda pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta tata kelola yang transparan dan akuntabel, maka harus ada orang orang yang berintegritas yang bisa dipercaya serta menjadi teladan.

"Sehingga Lili walau dulu pernah menjadi pimpinan KPK, tapi dengan rekam jejaknya tentu tidak akan menjadi teladan bagi ASN di Lingkungan Pemkota Tangerang Selatan," pungkas Yudi.