Mantan Raja OTT KPK Buka Borok Firli, Suka Bocorin Operasi Senyap

Jakarta: Mantan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid membongkar borok Firli Bahuri selama bekerja di Lembaga Antirasuah. Purnawirawan jenderal bintang tiga Polri itu disebut sering membocorkan informasi tentang operasi tangkap tangan (OTT).

Menurut Harun, Firli kerap membocorkan informasi OTT saat menjabat sebagai deputi penindakan di KPK. Kelakuan ketua nonaktif KPK itu diklaim membuat penyelidik kesusahan menangkap pihak berperkara.

"Ketika pada saat F (Firli) menjadi deputi, banyak kebocoran yang terjadi terutama pada penyelidikan tertutup atau operasi-operasi Tangkap tangan," kata Harun kepada Medcom.id, Jumat, 1 Desember 2023.

Harun mengatakan kelakuan Firli membocorkan informasi rahasia ini sudah diketahui banyak pihak di internal KPK. Menurutnya, borok itu sudah menjadi rahasia umum di Lembaga Antirasuah.

"Bukan saya saja yang menyaksikan F, tapi sudah menjadi rahasia umum di (divisi) penyelidikan dan penyidikan," ujar Harun.

Baca juga:  Penampakan Firli Diperiksa Sebagai Tersangka di Bareskrim Polri, Pakai Kemeja Cokelat Muda

Harun yang pernah mendapatkan gelar raja OTT dari Firli ini harus memutar otak untuk tetap menangkap pihak berperkara dalam operasi senyap. Salah satunya dengan tidak meminta dana operasional.

"Maka saya coba mencari jalan bagaimana menutup kebocoran-kebocoran tersebut. Salah satu caranya adalah mencoba tidak mengajukan anggaran ketika mau berangkat operasi ke daerah," ucap Harun.

Menurut Harun, Firli tidak akan mengetahui tim OTT bergerak jika tidak mengajukan dana operasional. Raja OTT itu bahkan rela meminjam uang agar pergerakannya tidak diketahui purnawirawan jenderal bintang tiga Polri itu.

"Saya meminjam uang kepada teman-teman di luar  KPK dan sebagiannya menggunakan simpanan pribadi," kata Harun.

Dana yang dipinjam itu di-reimburse setelah pihak yang ditarget tertangkap. Harun merasa tidak malu berutang karena strateginya bikin Firli kebobolan.

"Cara tersebut efektif, dan menutup sumber kebocoran informasi dan kekedapan operasi," beber Harun.

Menurut Harun, OTT tetap sah meski Firli tidak mengetahuinya. Sebab, penangkapan cuma harus diketahui oleh direktur penyidikan, bukan deputi.

"Setelah sprinlidik (surat perintah penyelidikan) diterbitkan, lalu operasi lapangan akan dilakukan maka saya cukup meminta persetujuan direktur penyelidikan bahwa kita akan turun ke lapangan," terang Harun.

Firli sebagai deputi cuma mengetahui penangkapan saat pihak berperkaranya sudah terjaring. Cara meminjam uang ini disebut efektif, karena kebocoran bisa terhindari.

"Nah nanti kalau sudah di tangkap baru saya kabari deputi atau pimpinan langsung, meminta deputi atau pimpinan untuk berkoordinasi dengan Satuan Kerja Wilayah (Kapolda atau Kapolres) bersangkutan," ujar Harun.

Harun mengaku tidak kaget setelah Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian (Kementan). Rahasia umum itu kini sudah menjadi konsumsi publik.

"Pemeriksaan oleh pengawasan internal waktu dia menjadi deputi menjadi bukti bahwa F sudah menjadi masalah di KPK sejak lama," tutur Harun.