Kapolda Metro Sebut Ada 80 Jiwa Tinggal di Kampung Bahari

Jakarta: Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto mendata warga yang tinggal di Kampung Bahari, Jakarta Utara. Data sementara, ada 22 kepala keluarga dengan total 80 jiwa berada di kampung narkoba itu.

"Data sementara kami memiliki data 23 KK, 80 jiwa. Banyak pendatang dari wilayah luar, ada lansia, ada juga orang asli sini," kata Dadang saat meninjau Kampung Bahari, Selasa, 3 November 2026.

Bangunan liar di wilayah itu akan ditata. Dadang memastikan penataan dilakukan secara humanis. Ia menyoroti warga yang selama ini bergantung pada pengelolaan sampah. Penghasilan mereka rata-rata Rp40 ribu sampai Rp50 ribu per hari atau sekitar Rp1,5 juta per bulan.

"Jangan sampai penghasilan ini hilang gara-gara proses kita ini. Itu juga harus dipikirkan. Negara hadir untuk memfasilitasi dengan situasi yang ada," ungkap Dadang.

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto dan Kepala KAI Daop 1 Jakarta Januri saat meninjau Kampung Bahari, Jakarta Utara pada Selasa, 3 November 2026. Foto: Metro TV/Damar.

Sementara itu, Kepala KAI Daop 1 Jakarta Januri mengaku akan mengerahkan alat berat dan armada pengangkutan sampah secara bertahap mulai Rabu, 4 November 2026. Pembersihan bangunan liar di sepanjang jalur rel dilakukan untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api.

"Mulai besok kami kerahkan alat berat dan angkutan untuk sampah terkait pembersihan ini secara bertahap sampai nanti ada solusi yang sesuai arahan Pak Kapolda untuk menghuni yang layak bagi penghuni di sekitar sini," ujar Januri.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryanti yang hadir dalam peninjauan ini menyatakan pihaknya menyiapkan program bedah rumah. Tercatat 46 penerima bantuan di beberapa RW Kampung Bahari.

"Kita punya program bedah rumah. Bapak Presiden Prabowo ingin agar semua masyarakat rakyat itu tinggal di rumah yang layak huni. Untuk Kampung Bahari sendiri ada 46 penerima bantuan di beberapa RW," kata Sri Haryanti.

Sri menambahkan pihaknya akan memvalidasi data bersama Wali Kota dan Dinas Perumahan. Solusi hunian layak pengganti dikaji bersama KAI dan Pemda, termasuk opsi relokasi ke hunian yang telah disediakan.