Netralitas Jokowi Dipertanyakan Komite HAM PBB, Timnas AMIN: Tamparan Keras

Jakarta: Isu ketidaknetralan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 disinggung Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) menilai hal itu jadi tamparan keras.

"Tentu kita perlu melihat ini sebagai tamparan keras bagi pemerintah, dimana isu yang harusnya menjadi isu domestik menjadi perhatian internasional," kata juru bicara (jubir) Timnas AMIN Billy David Nerotumilena saat dihubungi, Senin, 18 Maret 2024.

Menurut Billy, Indonesia juga perlu menyampaikan ketegasan terhadap situasi politik nasional. Karena isu ketidaknetralan Kepala Negara menjadi perhatian dunia.

"Dengan teguran semacam ini saya rasa selesai tanggal 14 Februari pun perhatian publik bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri terus meningkat dan pemerintah perlu mengambil langkah serius atas hal tersebut," ucap Billy.
 

Baca juga:  Sikap Bawaslu Terkait Kegaduhan Pemilu Dipertanyakan

Sebelumnya, Anggota Komite HAM PBB (CCPR), Bacre Waly Ndiaye, mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Pertanyaan itu terlontar pada Sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau ICCPR di Jenewa, Swiss, Selasa 12 Maret 2024.

Dalam sesi tanya jawab sidang tersebut, Ndiaye yang berasal dari Senegal membahas soal jalannya Pemilu 2024 dan dinamika politik di Indonesia. Ia menanyakan beberapa hal, termasuk soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah batas usia capres-cawapres.