Puan Sebut Pengesahan UU Perampasan Aset Bukan karena Desakan

Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Istimewa.

Puan Sebut Pengesahan UU Perampasan Aset Bukan karena Desakan

Gabriella Thesa Widiari • 19 November 2026 11:21

Jakarta: DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Regulasi ini telah dibahas di Parlemen selama 18 tahun.

"RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang pada hari ini kita mengesahkannya sebagai undang-undang," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Puan menegaskan pengesahan UU Perampasan Aset bukan karena desakan pihak tertentu. Menurut Puan, pembahasan RUU telah melalui berbagai tahapan penyerapan aspirasi masyarakat.

Puan menyebut 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) telah dilaksanakan selama proses pembahasan. DPR juga melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi serta 46 daerah pemilihan untuk menjaring masukan masyarakat.

"Kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Puan.


Rapat Paripurna DPR RI untuk pengesahan RUU Perampasan Aset. Foto: Metro TV.

Puan meminta persetujuan kepada anggota dewan yang hadir untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Setelah palu diketok, politikus PDI Perjuangan itu berharap regulasi ini dapat berguna bagi masyarakat dan negara.

"Insyaallah undang-undang ini nantinya akan bermanfaat dan bisa berguna bagi bangsa dan negara," tutur Puan.

(Gabriella Thesa Widiari)