Panja DPR Sepakati Penyesuaian Judul RUU Perampasan Aset, Fokus Pemberantasan Korupsi

Jakarta: Komisi III DPR RI dan pemerintah menyepakati perubahan judul Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dengan mempertegas frasa korupsi. Keputusan tersebut diambil dalam rapat panitia kerja (panja) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 November 2026.

Sebelum disepakati, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra menyampaikan usulan pemerintah terkait judul RUU Perampasan Aset. Usulan tersebut telah tercantum dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang diserahkan pemerintah kepada DPR.

“Pemerintah mengusulkan untuk perubahan judul menjadi perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya,” kata Dhahana.

Dhahana menjelaskan penyesuaian judul tersebut dilakukan untuk mempertegas ruang lingkup penindakan hukum. Sehingga mekanisme perampasan aset tidak hanya difokuskan pada kasus korupsi, tetapi juga mencakup tindak pidana kejahatan lainnya.

“Hal ini didasarkan untuk mempertegas ruang lingkup tindak pidana yang dapat dilakukan perampasan aset terutama untuk tindak pidana korupsi,” ujar Dhahana.

Merespons usulan itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta tanggapan forum panja. Ia mengatakan perubahan tersebut diajukan karena judul awal dinilai terlalu luas dan belum memuat fokus sasaran penegakan hukum secara spesifik.

Habiburokhman menjelaskan cakupan tindak pidana lain di luar korupsi akan dirinci melalui pasal-pasal dalam batang tubuh undang-undang. Regulasi tersebut akan menyasar berbagai kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat.

Sejumlah contoh kasus yang masuk dalam cakupan tersebut meliputi praktik investasi bodong serta tindak penipuan berkedok perjalanan umrah. Penegasan ruang lingkup ini dirancang agar payung hukum yang dibentuk memiliki sasaran penindakan yang jelas dan terarah.


Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra. Foto: Tangkapan layar YouTube TV Parlemen. 

Lebih lanjut, ia menyebut penempatan isu korupsi secara eksplisit dalam judul merupakan wujud nyata respons parlemen terhadap aspirasi publik. Masyarakat luas dinilai menaruh perhatian besar agar pemberantasan korupsi ditempatkan sebagai prioritas utama regulasi tersebut.

“Yang penting dari judul ini sudah nendang, Pak. Judulnya nendang bahwa kita ini concern-nya apa, memang kita menyerap aspirasi masyarakat bahwa concern utamanya undang-undang ini adalah tindak pidana korupsi,” ujar Habiburokhman.

Habiburokhman kemudian meminta persetujuan dari seluruh anggota Panja terkait usulan penyesuaian judul regulasi tersebut. Setelah mengantongi kesepakatan bulat dari fraksi-fraksi dan pemerintah, ia memimpin ketok palu untuk mengesahkan DIM pertama.

“Bismillahirrahmanirrahim. Satu DIM sudah selesai,” kata Habiburokhman.