Kubu Staf Hasto Serahkan Bukti Baru Dugaan Pelanggaran Etik Penyidik KPK

Jakarta: Kubu staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, mengeklaim memiliki bukti baru dugaan pelanggaran etik penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukti baru tersebut diserahkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

“Hari ini, kami dari penasihat hukum Saudara Kusnadi, saya Ronny Talapessy, bersama Bung Alvon Kurnia Palma, dan Bung Yohannes Tobing, menyampaikan beberapa poin kita hari ini, kita sampaikan ke Dewas,” kata Pengacara Kusnadi, Ronny Talapessy di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Juni 2024.

Bukti baru tersebut yaitu surat penyitaan tas dan ponsel Kusnadi dan Hasto. Penyidik lembaga antirasuah dinilai telah memalsukan dokumen.

"Bahwa surat diberikan tanggal dengan surat yang sama, tetapi tanggalnya dirubah, yaitu tanggal 10 Juni 2024, seperti di pemeriksaan yang awal,” ungkap dia.
 

Baca juga:  KPK Siap Buka-bukaan ke Dewas untuk Lihat Klaim Staf Hasto Dibentak

Keyakinan memanipulasi surat tersebut karena ada paraf Kusnadi. Rony menyampaikan kliennya merasa tidak pernah memparaf dokumen tersebut.

“Di dalam surat tanda penirman barang bukti, Saudara Kusnadi tidak memparaf. Tapi di lembar belakangnya, di sini Saudara Kusnadi, menandatangani,” ucap Ronny.

Rony menyebut surat yang berbeda tanggal itu dinilai sebagai pelanggaran hukum. KPK dinilai menabrak aturan main saat melakukan penyitaan dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dengan tersangka sekaligus buronan Harun Masiku.

“Kami melihat, bahwa proses yang sedang berjalan di KPK oleh oknum penyidik, telah terjadi pelanggaran hukum. Terhadap proses pengambil barang bukti kami sudah sampaikan di awal bahwa ini melanggar KUHAP, apapun atau SOP ataupun peraturan internal terkait dengan pemberitahuan kepada Dewas,” ucap Ronny.

Terpisah, KPK membantah melakukan kesalahan dalam administrasi penyitaan barang milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan stafnya Kusnadi. Semua upaya paksa terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku dipastikan sesuai prosedur.

“Senin, 10 Juni 2024. Penyidik membuat administrasi lengkap baik BA (berita acara) sita dan tanda terima dan sudah ditanda tangani oleh penyidik maupun saksi (Hasto). Jadi tidak ada kesalahan administrasi dalam proses penyitaan dimaksud,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 20 Juni 2024.

Tessa menjelaskan klaim salah dokumen itu dikarenakan kubu Hasto membawa berkas yang salah. Tanda terima asli malah ditinggalkan di Gedung Merah Putih KPK.

“Setelah selesai kegiatan penyitaan, saksi justru membawa dokumen tanda terima yang masih berbentuk koreksian / belum hasil final. Sementara tanda terima final yang sudah ditandatangani oleh Saksi dan penyidik tidak dibawa,” ucap Tessa.