Ekonomi Indonesia Dinilai Tetap Resilien, Sektor Swasta Jadi Kunci Pertumbuhan 2027

Jakarta: Perekonomian Indonesia dinilai masih memiliki daya tahan untuk menjaga pertumbuhan di atas 5 persen hingga tahun 2027. Namun, peningkatan pertumbuhan membutuhkan kontribusi sektor swasta agar mesin ekonomi tidak hanya bertumpu pada belanja pemerintah. 

Pandangan tersebut disampaikan Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian. Ia mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih cukup kuat dibandingkan sejumlah negara emerging market. 

"Kalau dari sisi pertumbuhan itu kemarin kan sudah keluar ya angka pertumbuhan kita masih jauh di atas 5 persen, dan juga Menteri Keuangan yang baru mengatakan kita masih bisa tumbuh lagi di atas 5,5 persen yang mana itu cukup kuat dibandingkan negara-negara emerging market lainnya," kata Fakhrul dikutip dalam program Newsmaker, Jumat, 2 Oktober 2026. 


Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian. (Dok. Metro TV)

Menurut dia, tantangan ke depan bukan hanya menjaga pertumbuhan saat ini, tetapi memastikan momentum tersebut dapat berlanjut di tengah perubahan ekonomi global. 

Fakhrul menyoroti sejumlah perubahan yang berpotensi memengaruhi perekonomian, mulai dari perkembangan kecerdasan buatan (AI), fragmentasi politik global, hingga isu perdamaian dunia. Kondisi tersebut, menurut dia, membutuhkan kebijakan pemerintah yang lebih adaptif. 

"Seringkali pertanyaannya sebenarnya bukan apakah kondisi ekonomi kita saat ini kuat, tapi apakah nantinya menuju tahun 2027/2028 kondisi ekonomi ini bisa tetap bagus karena kita lagi banyak perubahan di luar ada AI, fragmentasi politik global, isu-isu terkait dengan perdamaian dunia dan lain-lain," ujarnya. 
 

 

Pertumbuhan 6% butuh peran swasta 

Memasuki 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Fakhrul menilai target tersebut membutuhkan pergerakan seluruh mesin ekonomi, terutama sektor swasta. 

"Kalau kita mau tumbuh 6 persen mesin pertumbuhan ekonominya tidak bisa hanya belanja pemerintah saja. Kalau datanya kan sudah kita lihat ya, belanja pemerintah itu sudah double digit malah sempat pertumbuhannya," kata Fakhrul. 

Lebih lanjut, ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi perlu ditopang optimisme pelaku usaha. Menurutnya, peningkatan aktivitas sektor swasta menjadi salah satu hal yang diperhatikan investor dalam melihat prospek ekonomi Indonesia.

"Pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada 5 persen, 6 persen, 7 persen, 8 persen harus datang dari optimisme yang dimiliki oleh sektor swasta. Makanya itu kita sangat tunggu-tunggu gebrakan dari pemerintah," ujarnya. 
 

Pola belanja pemerintah mulai berubah 

Selain mendorong peran sektor swasta, perubahan pola belanja pemerintah menjadi perhatian dalam menjaga momentum ekonomi. Fakhrul mengatakan realisasi belanja negara pada 2026 mulai bergeser dari pola backloading atau penumpukan belanja pada akhir tahun. 

Menurutnya, belanja kementerian dan lembaga mulai direalisasikan lebih awal pada kuartal I dan II. Dengan pola tersebut, realisasi belanja pada kuartal IV diperkirakan tidak setinggi pola tahun-tahun sebelumnya. 

"Belanja pemerintah pada tahun ini mengalami beberapa perubahan yang material. Salah satunya itu adalah tidak ada lagi belanja negara itu yang back loading. Sudah mulai dismoothkan," kata Fakhrul. 
 

Ia menilai perubahan tersebut merupakan hal yang positif karena pemerintah tidak lagi harus mengejar realisasi proyek dalam jumlah besar pada penghujung tahun. 

"Jangan kaget kalau realisasi belanjanya sedikit normalize di akhir tahun tapi itu adalah hal yang baik ya. Tapi habis ini semuanya kita harus maintain dengan baik," ujarnya. 
 

Komunikasi kebijakan jadi perhatian 

Fakhrul mengatakan perubahan pola belanja pemerintah sempat menimbulkan perhatian di pasar karena realisasi belanja pada kuartal I dan II cukup besar. 

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi kebijakan dari pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, agar pasar memahami perubahan pola pengelolaan APBN. 

"Di smooting ini tahun ini, ini adalah tahun yang seeing is believing pemerintah harus deliver. Enggak boleh ada terlalu banyak variasi atau hal-hal yang mengejutkan lagi di akhir tahun," kata Fakhrul. 

Ia menilai konsistensi pola belanja dapat membantu pasar memahami bahwa realisasi APBN mulai dilakukan lebih merata sepanjang tahun. 

"Begitu pasar sudah paham, oh ternyata belanja pemerintah sudah enggak backloading lagi kayak dulu, sudah lebih smooth, enggak tiba-tiba proyeknya lompat di kuartal 3, kuartal 4. Oke, berarti kita bisa melihat sudah mulai ada disiplin fiskal yang baru. Itu kira-kira PR utama yang saya lihat itu terkait komunikasi dari Kementerian Keuangan," pungkasnya.