Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAK) Boyamin Saiman. Dok Screenshot Metro TV
Rahmatul Fajri • 4 November 2025 17:44
Jakarta: Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya. Kepala daerah harus memiliki kelola yang baik, semangat antikorupsi, dan mengutamakan transparansi.
Dia mengatakan ketika ada proyek, promosi-mutasi, atau pemberian izin yang tidak transparan, di situ muncul potensi korupsi. Presiden Prabowo Subianto wajib mengingatkan dan memerintahkan kepala daerah dan menterinya untuk menutup peluang korupsi dengan cara transparansi, akuntabel, dan ada kepastian.
"Misalnya diatur dengan baik, diumumkan, jangan kemudian diarahkan pemenangnya. Izin juga begitu, diberikan kepastian, keterbukaan. Semua orang bisa berizin, berinvestasi, melakukan tambang, bisnis, usaha. Promosi mutasi juga begitu. Dibuat aturan yang benar, keterbukaan. Itu menutup celah untuk korupsi," kata Boyamin kepada Media Indonesia, Selasa, 4 November 2025.
Baca Juga:
OTT Gubernur Riau, MAKI: Tingginya Biaya Politik Memancing Korupsi |
.jpeg)