Anak-anak Dinilai Perlu Dibekali Pengetahuan soal Perubahan Iklim

Jakarta: Perubahan iklim merupakan isu nyata yang dampaknya semakin dirasakan di berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Sehingga, peserta didik perlu dibekali pengetahuan yang cukup soal fenomena ini.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti dari Indonesia dan Australia berkolaborasi melakukan penelitian dan merancang permainan edukatif berbasis board games sebagai media pembelajaran perubahan iklim yang lebih mudah dipahami dan menyenangkan. Uji coba permainan ini dilakukan Nusa Tenggara Timur (NTT), melibatkan anak-anak usia sekolah.

Ahli Manajemen Risiko Bencana dari PREDIKT, Yusra Tebe, menegaskan pemahaman tentang perubahan iklim di kalangan peserta didik, guru, bahkan pengambil kebijakan masih tergolong rendah. Tidak sedikit yang masih meragukan kenyataan perubahan iklim.

“Kita tahu bahwa perubahan iklim itu nyata dan mengganggu seluruh sektor, khususnya pendidikan, dan ternyata pengetahuan tentang perubahan iklim di peserta didik cukup rendah, termasuk para guru dan pengambil kebijakan. Masih ada yang berpendapat bahwa perubahan iklim itu tidak nyata,” ujar Yusra dalam keterangannya, Selasa, 26 Mei 2026.

Dia menambahkan Indonesia sebenarnya sudah memiliki panduan tentang perubahan iklim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), namun belum dapat diimplementasikan secara merata di seluruh sekolah. Oleh karena itu, pendekatan board games dipilih sebagai jembatan antara teori dan praktik. Permainan ini tidak dirancang secara sepihak, melainkan dikembangkan bersama (co-create) oleh anak-anak di NTT dan anak-anak di Sekolah Harkaway, Victoria, Australia.

“Kenapa ada (pakai) board games, supaya anak-anak dan guru bisa belajar perubahan iklim melalui permainan sehingga lebih menyenangkan, jadi teori dan aplikasi bisa lebih dapat,” imbuh Yusra.

Yusra menjelaskan media pembelajaran ini menyasar anak-anak karena mereka penentu arah masa depan, bukan orang dewasa yang sudah terlalu tenggelam dalam kesibukan sehari-hari.

“Orang dewasa sudah terlalu sibuk dengan dunianya, dengan keluarganya. Mereka akan bilang perubahan itu penting, tapi tidak akan long lasting. Sementara anak-anak akan menjadi penentu kebijakan, arah, dan masa depan keluarga di desa, kecamatan, dan negara. Merekalah yang akan jadi penghubung kita, penentu di masa depan,” ujar dia.

Senior Specialist Perlindungan Anak dan Advokasi ChildFund, Reny Rebeka Haning, menekankan dalam lensa perlindungan anak, mereka harus ditempatkan sebagai pusat dari seluruh isu perubahan iklim karena mereka yang paling merasakan dampaknya secara langsung.

Reny mencontohkan dua situasi nyata di NTT. Pertama, anak-anak dari keluarga nelayan terdampak secara tidak langsung, berupa penurunan hasil tangkapan akibat perubahan cuaca dan kondisi laut menekan ekonomi rumah tangga. Dalam keluarga dengan kapasitas pengasuhan yang terbatas, tekanan itu dapat berujung pada kekerasan terhadap anak. Kedua, ada sekolah di NTT yang terpaksa diliburkan karena cuaca panas yang ekstrem. Kondisi ini merupakan gangguan langsung pada hak belajar anak.

Reny menegaskan anak-anak penyandang disabilitas menanggung beban yang lebih berat. Uji coba yang dilakukan di Sekolah Luar Biasa (SLB) justru membuktikan anak-anak di sana mampu menceritakan pengalaman mereka tentang dampak perubahan iklim secara gamblang.

“Anak-anak disabilitas punya kerentanan ganda. Sehingga ketika anak-anak dilibatkan, mereka bisa menceritakan yang mereka rasakan, yang bisa menjadi hal sangat penting untuk dimasukkan dalam literasi perubahan iklim,” ujar Reny.

Reny mengingatkan riset dan tools seperti board games tidak boleh berhenti begitu pendanaan selesai. Agar benar-benar aplikatif, terutama bagi anak disabilitas, harus ada panduan praktis yang spesifik dan program pelatihan guru yang berkelanjutan.

“Penelitian tidak bisa diserahkan begitu saja ke pemerintah atau sekolah tanpa panduan praktis. Jika tidak dirancang dengan baik dan panduan-panduan itu tidak spesifik menjawab kebutuhan anak disabilitas, maka riset kita hanya akan jadi paper yang baik untuk dibaca, namun tidak aplikatif,” tegas dia.


Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Yudi Darma (kiri) dan anggota Komisi X, Ledia Hanifa Amaliah (kanan). Dok. Istimewa

Sementara itu, Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Yudi Darma, menyebut bottleneck terbesar justru ada di ekosistem kampus. Selama ini, peneliti dan dosen cenderung melakukan riset tanpa menjangkau kebutuhan riil masyarakat.

“Concern kita adalah mengajarkan anak-anak usia dini agar mereka melihat masalah di sekitar dan memikirkan solusi. Itulah yang kita giatkan sekarang. Kami sangat mendorong kampus dan peneliti untuk mulai mempertimbangkan relevansi kegiatan penelitian dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujar Yudi.

Untuk mendorong hal itu, Kemendikti Saintek telah meluncurkan sejumlah program, di antaranya SEMESTA (Sinergi Masyarakat dan Akademisi untuk Saintek Nusantara), IN SAINTEK, serta program living lab terbaru bernama BESTARI SAINTEK yang dirancang dengan pendekatan relevan bagi kondisi Indonesia. Pihaknya juga tengah menjalankan amanah dari LPDP sebagai grantor untuk program yang berkaitan langsung dengan isu perubahan iklim sebagai prioritas utama Presiden.

Dari sisi kebijakan, anggota Komisi X, Ledia Hanifa Amaliah, menilai penguatan pendidikan perubahan iklim membutuhkan komitmen anggaran sekaligus konsistensi kebijakan pendidikan. Menurutnya, Indonesia sebenarnya sudah memiliki landasan regulasi yang dapat menjadi pijakan.

“Kita punya UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menitikberatkan pada riset berdampak. Ini mestinya dijalankan karena ada amanatnya. Kalau kita memandang perubahan iklim itu penting, maka harus diletakkan dalam rencana induk,” ujar Ledia, yang turut hadir dalam diskusi tersebut.

Ledia menekankan integrasi perubahan iklim ke dalam pendidikan tidak boleh berhenti di tingkat SD, melainkan harus konsisten hingga SMP dan SMA. Dia juga menyoroti pentingnya kesiapan guru sebagai ujung tombak perubahan perilaku, mulai dari siswa hingga orang tua.

“Tidak semua guru paham. Harus ada guru yang paham, ada hal yang perlu dijelaskan sehingga mengubah perilaku anak-anak, kemudian mengubah perilaku orang tua. Persoalannya, konsisten tidak kurikulumnya? Pendidikan harus konsisten,” ujar Ledia.

Selain kurikulum, Ledia menyoroti aspek yang kerap luput dari perhatian, seperti standarisasi infrastruktur sekolah. Bangunan sekolah yang tidak adaptif terhadap iklim lokal turut menghambat proses belajar anak.

“Gak lucu kan, karena atap seng dan cuaca panas, anak-anak jadi tidak sekolah. Harus ada standar yang dipikirkan untuk setiap daerah; tidak bisa semua daerah dipukul rata. Misalnya daerah yang banyak petir harus seperti apa, daerah yang banjir rob seperti apa,” ujar Ledia.

Saat ini, lanjut Lidya, Komisi X tengah menggarap revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut dia, penguatan pendidikan perubahan iklim membutuhkan komitmen jangka panjang dan konsistensi dari seluruh pemangku kepentingan.

“PR yang sedang kami lakukan adalah merumuskan revisi UU Sistem Pendidikan Nasional. Perlu komitmen yang konsisten dari semua pihak,” kata dia.