Sambangi KPK, Kubu Ira Puspadewi Minta Dibebaskan

Jakarta: Kubu eks Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), malam ini, 25 November 2025. Mereka mendesak KPK membebaskan Ira setelah diberikan rehabilitasi, dalam kasus korupsi proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP Indonesia Ferry.

Pengacara Ira, Soesilo Wibowo mengatakan pihaknya mau menanyakan soal surat Presiden Prabowo Subianto soal rehabilitasi untuk Ira. Jika sudah diterima, KPK diminta tidak menahan pembebasan kliennya.

“Kalau memang sudah sampai, tentu kan kita akan mengajukan pembebasan terhadap (Ira),” kata Soesilo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 25 November 2025.

Soesilo berharap Ira bisa dibebaskan KPK malam ini. Meski begitu, kubu Ira mengaku belum mengetahui isi surat yang memerintahkan adanya rehabilitasi dari Presiden.

“Saya juga belum tahu suratnya, saya juga belum menerima,” ucap Soesilo.

Baca juga: Mensesneg: Kemenhum Banyak Terima Aspirasi Terkait Persoalan Hukum

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada tiga tersangka korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN), oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) periode 2019–2022. Para tersangka yang diberikan rehabilitasi yaitu Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menunjukan surat rehabilitasi untuk tiga tersangka korupsi ASDP. Foto: Youtube Setpres.

"Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini, Presiden RI telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dikutip dari Youtube Setpres, Selasa, 25 November 2025.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menjelaskan, pemberian rehabilitasi berdasarkan usulan DPR. Lembaga legislatif pusat itu menerima aspirasi dari masyarakat terkait kasus korupsi tersebut pada 2024.

"Sehubungan dengan dibamika yang terjadi mengenai permasalahn di ASDP yang telah terjadi di bulan Juli 2024, berbagai pengaduan dan aspirasi disampaikan kepada DPR," ungkap Dasco.