Akselerasi Ekonomi Biar Bisa Tumbuh 8%, Menkeu Purbaya Kudu Visioner!

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Tangkapan layar YouTube Kemenkeu/Insi.

Akselerasi Ekonomi Biar Bisa Tumbuh 8%, Menkeu Purbaya Kudu Visioner!

Naufal Zuhdi • 10 September 2025 10:53

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi merombak jajaran kabinet pada Senin, 8 September 2025. Dalam reshuffle tersebut, Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.

Pergantian kursi Menteri Keuangan mendapat sorotan dari Keluarga Alumni Program Studi Ilmu Keuangan Institut Teknologi Bandung (PSIK-ITB). Menurut mereka, langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar target ambisius pertumbuhan ekonomi delapan persen per tahun.

Namun, Ketua Keluarga Alumni PSIK-ITB Lutfi Alkatiri mengatakan target tersebut hanya bisa diwujudkan jika Menteri Keuangan yang baru memiliki kapasitas teknis, keberanian politik, serta integritas yang kuat.

"Target pertumbuhan ekonomi delapan persen tidak mungkin dicapai dengan kebijakan biasa. Kita butuh Menteri Keuangan yang visioner, berani mengambil langkah strategis, dan punya rekam jejak integritas," ucap Lutfi dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 10 September 2025.
 

Baca juga: Pasar Menanti Strategi Baru Menkeu


(Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dok Istimewa)
 

Kelola utang dengan hati-hati


Alumni PSIK-ITB menekankan, Menkeu Purbaya penting untuk menguasai secara menyeluruh soal kebijakan fiskal dan makroekonomi, mulai dari APBN, defisit, pembiayaan, hingga perpajakan.

Mereka juga menilai pengelolaan utang harus dilakukan secara hati-hati dengan menjaga rasio utang di bawah 40 persen dari PDB, namun tetap memberi ruang bagi pembiayaan investasi produktif.

Selain itu, keberanian melakukan reformasi perpajakan dianggap mutlak diperlukan. Basis pajak harus diperluas, praktik penghindaran pajak ditutup, dan sistem perpajakan didorong ke arah digitalisasi. Belanja negara juga disarankan difokuskan pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, penelitian, dan kesehatan.

"Menteri Keuangan harus berani meninggalkan pola lama yang kurang produktif. Anggaran tidak boleh tersendat di birokrasi. Reformasi tata kelola diperlukan agar belanja negara lebih cepat direalisasikan," tegas Lutfi.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Husen Miftahudin)