Desak Reformasi, Komisi III Bentuk Panja Awasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan

Jakarta: Komisi III DPR sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mereformasi institusi aparat penegak hukum (APH), yakni Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Mahkamah Agung (MA). Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath mengatakan Panja tersebut dibentuk guna mempercepat proses reformasi, dan memastikan upaya reformasi kelembagaan itu ditindaklanjuti.

“Kita sepakati karena memang kesimpulan kita nanti membentuk panja. Panja ini nanti akan terkait soal panja reformasi, baik Polri, Kejaksaan maupun pengadilan,” kata Rano saat rapat bersama tiga institusi itu di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 18 November 2025.
 

Dalam rapat tersebut, seluruh Anggota Komisi III DPR yang hadir menyampaikan aspirasinya terkait kondisi penegakan hukum di Indonesia. Baik oknum-oknum yang ada, maupun masalah-masalah terkait penanganan kasus.

Menurut dia, aspirasi-aspirasi yang dilontarkan anggota DPR itu diharapkan bisa dijawab langsung oleh pimpinan lembaga, baik Kapolri, Jaksa Agung, maupun Ketua MA.

"Mungkin yang hadir adalah Kapolri, Pak Jaksa Agung dan Pak Mahkamah Agung, mungkin salah satu hakim agung. Ini akan kita sepakati ya," kata Rano.

Komisi III DPR menyatakan bahwa upaya reformasi terhadap ketiga lembaga penegakan hukum itu merupakan hal yang mendesak. DPR membentuk panja sebagai pengawas percepatan reformasi tersebut.


Gedung DPR-MPR. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.

Rano menjabarkan bahwa Polri harus terus berbenah karena masih banyak kasus-kasus kriminalisasi yang dikeluhkan masyarakat. Di sisi lain, dia juga menyoroti kinerja Kejaksaan yang banyak melakukan pengungkapan korupsi besar, tapi pengembalian kerugian dari kasus-kasus masih melempem.

Untuk masalah pengadilan, dia mengatakan bahwa ada ratusan hakim yang dilaporkan oleh masyarakat. Karena kinerjanya yang masih dikeluhkan.