Anwar Sadad Diduga Beli Aset Pakai Uang Hasil Suap Dana Hibah

Jakarta: Anggota DPR Anwar Sadad (AS) diduga membeli aset menggunakan uang hasil suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim). Informasi itu diulik penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memeriksa enam saksi pada Rabu, 20 November 2024.

“Saksi semuanya hadir dan didalami terkait dengan jual beli kepemilikan aset untuk tersangka penerima berinisial AS,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 21 November 2024.

Tessa cuma mau memerinci inisial enam saksi itu yakni NRF, SK, FBP, S, AI, dan AS. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka semua merupakan pihak swasta yakni Nur Ridho Fauzi, Siska Kusno, Fong Robert Pongawa, Syaifuddin, Ali Imron, dan Akhmad Samsundin.

“Pemeriksaan dilakukan di (Kantor) BPKP perwakilan Provinsi Jatim,” ujar Tessa.

KPK enggan memerinci aset Anwar yang diulik penyidik. Anggota DPR itu sebelumnya dipanggil dalam kasus ini, namun, mangkir.

KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.
 

Baca juga:  KPK Ulik Pembelian Aset Tersangka Penerima Suap Dana Hibah

KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.

Sementara itu, 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Dua sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.

Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. Dia sudah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023.

Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita.

Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara. 

Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat juga dikenai denda Rp1 miliar subsider 6 bulan. Politisi Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar. 

Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.