Ilustrasi Gedung Kemenkeu. Dok Kemenkeu
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama dengan Green Finance Institute (GFI) untuk menyusun Kertas Putih (White Paper). Dokumen ini mengusulkan struktur tata kelola Komite Keuangan Berkelanjutan serta menjabarkan peran penting yang dapat dimainkan Komite tersebut dalam mendorong pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan di Indonesia.
Kertas Putih yang didiseminasikan kepada para pemangku kepentingan dalam ekosistem keuangan berkelanjutan Indonesia ini menyampaikan usulan-usulan mengenai struktur kelembagaan Komite guna memperkuat koordinasi dan mendorong agenda nasional keuangan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan tujuan utama meningkatkan kepercayaan investor dan membuka aliran modal dalam skala yang lebih besar untuk berbagai inisiatif dekarbonisasi.
Indonesia saat ini berada pada titik yang sangat penting dalam transisi keuangan berkelanjutan, yang menuntut keseimbangan antara tujuan-tujuan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan penciptaan lapangan kerja dengan komitmen internasional terhadap penanggulangan perubahan iklim.
Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Adi Budiarso, menjelaskan meskipun telah ada kemajuan, kesenjangan pembiayaan iklim yang sangat besar masih menjadi tantangan. Berdasarkan Laporan Climate Budget Tagging (CBT) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan untuk periode 2018–2023, alokasi anggaran tahunan rata-rata untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan iklim hanya sekitar 3,2 persen dari APBN, atau setara dengan Rp89,2 triliun (sekitar USD5,9 miliar) per tahun.
Hingga 2023, total belanja publik untuk inisiatif iklim mencapai Rp702,9 triliun (USD46,9 miliar). Namun, kontribusi publik ini hanya mencakup 16,4 persen dari total investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar 83,6 persen yang diharapkan dapat dipenuhi melalui pembiayaan swasta dan internasional.
“Mengingat kesenjangan yang signifikan ini, mobilisasi investasi sektor swasta menjadi sangat krusial,” ujar Adi, dalam keterangannya, Selasa, 13 Mei 2025.
Managing Director Green Finance Institute, Simon Horner, mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, sekaligus membangun ketahanan iklim dan memenuhi komitmen NDC. Skala investasi yang dibutuhkan jauh melampaui kapasitas pembiayaan publik.
"Modal swasta siap tersedia, namun kita perlu menghapus hambatan yang menghalangi penggalangan modal tersebut. GFI berfokus untuk memperkuat strategi investasi publik dan merancang kerangka kebijakan yang mampu memobilisasi miliaran dolar yang dibutuhkan untuk membangun ekonomi yang tangguh dan nol emisi karbon,” ujar Simon.
Sebelum menyusun Kertas Putih ini, GFI melakukan studi pada 2024 berjudul Investors’ View on Sustainable Finance in Indonesia. Tujuan dari studi tersebut adalah untuk memberikan panduan bagi Kementerian Keuangan dalam upaya memobilisasi pembiayaan iklim dari sektor swasta.
Laporan tersebut menyoroti berbagai hambatan utama investasi swasta serta mengusulkan reformasi tata kelola dan kelembagaan untuk mengatasinya. Studi ini menjadi rujukan utama bagi Kertas Putih, dengan membangun kerangka kerja untuk menyelaraskan kebijakan, regulasi, pembiayaan pembangunan, dan pengembangan proyek, serta menunjukkan bagaimana Komite dapat dirancang untuk meningkatkan kepercayaan investor.
Rekomendasi utama dalam Kertas Putih mencakup pembentukan platform investasi, yang memungkinkan investor swasta terlibat lebih efektif, mendapatkan visibilitas yang lebih baik terhadap jalur investasi, serta mengakses dukungan kebijakan dan peluang pembiayaan campuran (blended finance). Sektor swasta tersebut mencakup perbankan, investor, lembaga keuangan, pelaku industri, serta para pengembang proyek.
Melalui Komite, proyek-proyek hijau dapat dipercepat, dengan tujuan memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan publik dan pemangku kepentingan swasta, serta meningkatkan kesadaran mengenai peluang investasi dalam dekarbonisasi.
Perwakilan Khusus dari Inggris untuk Perubahan Iklim, Rachel Kyte, mengatakan penggalangan modal swasta dalam skala besar sangat penting untuk mengatasi krisis iklim yang mendesak dan membangun ekonomi, serta masyarakat yang tangguh. Langkah Pemerintah Indonesia dalam membentuk Komite Keuangan Berkelanjutan sangat penting.
"Green Finance Institute membantu mewujudkan ambisi ini, dan Pemerintah Inggris dengan senang hati mendukung pekerjaan mereka, yang melengkapi kemitraan kami yang lebih luas dengan Pemerintah Indonesia dalam agenda keuangan berkelanjutan," ujar dia.
Dengan memperkuat tata kelola dan menciptakan jalur yang jelas untuk investasi, Indonesia mengirimkan sinyal yang kuat kepada investor di seluruh dunia, Indonesia serius dalam membangun ekonomi yang tangguh dan rendah karbon. "Inggris siap mendukung Indonesia dalam mewujudkan visi ini," ujar dia.
Streaming