Polemik Pemerkosaan Mei 1998, Hikmahbudhi: Jangan Manipulasi Sejarah

Jakarta: Pernyataan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon yang menyebut pemerkosaan massal Mei 1998 sebagai rumor yang belum terbukti dikritik. Sebab, dinilai sebagai bentuk memanipulasi sejarah.

“Tragedi 1998 adalah luka kolektif yang tidak boleh dimanipulatif," kata Sekretaris Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP Hikmahbudhi) Melinia Luky, melalui keterangan tertulis, Kamis, 19 Juni 2025.

Melinia menyampaikan, pernyataan tersebut tak sesuai dengan fakta historis dan dokumen resmi. Hal itu dapat menciderai perjuangan para penyintas, aktivis HAM, dan tim investigasi independen yang selama lebih dari dua dekade telah menyuarakan kebenaran. 

Bahkan, Fadli dinilai secara tidak langsung mengabaikan laporan yang sudah diakui Presiden ke-3 Indonesia BJ Habibie. Serta data-data dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998.
 

Baca juga:  Komnas Perempuan Sebut Korban Pemerkosaan Massal 1998 Ada 168 Orang

Dia menegaskan upaya mengaburkan sejarah demi kehormatan bangsa tidak dapat dibenarkan. Hal itu dinilai berdampak buruk terhadap bangsa.

"Mengaburkan tragedi ini mengatasnamakan kehormatan bangsa justru dapat mempermalukan martabat banga itu sendiri, karena bangsa yang besar bukan bangsa yang menyembunyikan dosa tapi yang berani menebus dan mengakuinya," ungkap dia.

PP Hikmahbudhi mendesak Faldi menarik pernyataannya soal pemerkosaan Mei 1998. Lalu, Eks Wakil Ketua DPR itu didorong menyampaikan permintaan maaf.

"Maka dari itu PP Hikmahbudhi mendesak Bapak Faldi Zon untuk segera menganulir statement dan bersedia meminta maaf kepada publik," ujar dia.

Pernyataan Fadli Zon soal pemerkosaan 1998 menuai polemik. Ia membantah telah menyangkal bentuk kekerasan seksual. Dia mengatakan sejarah perlu bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal.

Menurut dia, tragedi pemerkosaan massal selama kerusuhan 13-14 Mei menjelang kejatuhan Orde Baru pada 1998, tidak punya data pendukung yang solid. Fadli menyebut laporan TGPF hanya menyebut angka, namun tanpa nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian.

"Laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku," kata Fadli Zon, Senin, 16 Juni 2025.