10 Ribu Warga Cimahi Krisis Air Bersih

Cimahi: Sebanyak 10 ribu warga Kota Cimahi mengalami kesulitan memperoleh air bersih dampak kemarau panjang. Warga yang terdampak krisis air bersih itu tersebar di hampir seluruh kelurahan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi, Fitriandy Kurniawan, mengungkapkan, selama ini mayoritas warga hanya mengandalkan pasokan air bersih dari sumur bor dan perpipaan. Namun saat ini debitnya menyusut drastis.

"Yang terdampak parah itu diperkirakan 10.000 jiwa atau sekitar 2 ribu kepala keluarga. Warga terdampak harus mencari air bersih ke berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," terang Fitriandy, Minggu, 17 September 2023.

Untuk menanggulangi krisis air bersih tersebut, pihaknya melakukan pengiriman (droping) air bersih ke wilayah terdampak. Pengiriman air bersih dilakukan setiap hari yang disesuaikan dengan kebutuhan warga.

BPBD Kota Cimahi sudah bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk penggunaan truk tanki di Cimahi. Selain itu, pihaknya juga sudah menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk stok kebutuhan sumber air bersihnya.

"Ada empat mobil tanki lebih dengan kapasitas 5.000 liter air yang akan kita kerahkan untuk mengirimkan bantuan air bersih. Itu punya kita, ada juga nanti dari DPKP dan pihak lainnya," ungkap Fitriandy.

Untuk rencana jangka panjangnya, BPBD akan memasang toren raksasa di setiap kelurahan. Toren itu nantinya bisa menampung air bersih antara 1.000 liter dan 5.000 liter air.

Fitriandy menjelaskan, pemasangan toren itu akan dilakukan berdasarkan masukan pihak kelurahan. Nantinya dari usulan yang masuk akan dilakukan asesterlebih dahulu berdasarkan kebutuhan sebelum ditetapkan titiknya.

"Jadi sudah dipetakan nanti berdasarkan usulan dari kelurahan, kita asesmen dulu, setiap kelurahan ada yang satu atau maksimal dua. Nanti disediakan pula MCK komunal, pakai sumber air dari toren itu," tuturnya.

Ia menambahkan, anggaran yang disiapkan untuk droping air bersih dan pemasangan toren baru mencapai sekitar Rp250 juta. "Kita masih menggunakan anggaran yang ada untuk sementara ini, jadi belum mengakses BTT (biaya tak terduga)," jelas dia.