Bus Transjakarta terjebak kemacetan saat melintas di Bundaran HI, Jakarta, Kamis (11/07/2024). BUMD Provinsi DKI Jakarta, PT Transportasi Transjakarta menargetkan penambahan 200 unit bus listrik pada tahun 2024. Foto: MI/Usman Iskandar
Jakarta: Rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menaikkan tarif bus Transjakarta menjadi Rp 5.000-7.000 menuai pro-kro dari berbagai kalangan. Namun, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth, mendukung penuh rencana Pramono menaikkan tarif bus Transjakarta.
Menurut Kenneth, langkah Pramono merupakan kebijakan strategis yang perlu dipahami dalam konteks keberlanjutan layanan transportasi publik di ibu kota.
"Keputusan ini bukan semata soal menaikkan tarif, tetapi tentang memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas sistem transportasi publik kita," ujar Kenneth dalam keterangannya, Rabu, 28 Oktober 2025.
Kenneth menjelaskan, saat ini sistem transportasi publik seperti Transjakarta masih menanggung beban subsidi yang cukup besar dari Pemprov DKI Jakarta. Subsidi per tiket kata dia sudah mencapai angka di atas Rp9.000 per penumpang.
"Model tarif seperti ini kurang mencerminkan pemulihan biaya yang sehat dalam jangka panjang. Jika subsidi terus dibiarkan tanpa evaluasi, dikhawatirkan akan mengganggu kemampuan pemerintah dalam menjaga kualitas layanan, memperluas jaringan, dan menambah armada baru," jelas anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.
Kent menjelaskan, dukungannya terhadap kenaikan tarif bukan tanpa syarat. Ia berharap kebijakan tersebut dilaksanakan secara bertahap dan disertai dengan peningkatan mutu layanan serta perlindungan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
"Rencana kenaikan tarif harus dibarengi juga dengan adanya peningkatan nyata dalam kenyamanan, kecepatan, dan jangkauan layanan Transjakarta," tegas Kent.
Kent juga mendorong Pemprov DKI Jakarta mengedepankan transparansi dalam proses komunikasi kepada publik. Ia menilai warga perlu memahami alasan di balik penyesuaian tarif tersebut.
"Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan, tetapi untuk memperkuat sistem, mulai dari peremajaan armada, termasuk bus listrik, pemeliharaan halte, peningkatan frekuensi layanan, hingga perluasan rute ke wilayah yang belum terjangkau," kata Kepala BAGUNA DPD PDIP DKI Jakarta itu.
Dia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pembahasan kebijakan. Pihaknya meminta DPRD DKI Jakarta membuka ruang dialog publik dan memastikan kebijakan berjalan dengan mekanisme pengawasan yang baik.
Solusi Efesiensi Operasional
Meski mendukung, Kent mengingatkan kenaikan tarif bukan solusi tunggal untuk memperbaiki sistem transportasi publik di Jakarta.
"Pemerintah tetap harus mencari efisiensi operasional, seperti digitalisasi tiket, optimasi rute, serta penguatan integrasi antarmoda transportasi. Selain itu, kerja sama dengan pihak swasta juga dari segi non
farebox juga penting agar beban tarif tidak terlalu berat bagi pengguna," ujar Kent.
Usulkan Guru Naik Gratis
Selain itu, Kent juga mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan fasilitas gratis bagi para guru dalam menggunakan layanan bus Transjakarta. Menurutnya, kebijakan ini akan menjadi bentuk penghargaan nyata terhadap peran besar guru dalam mencerdaskan generasi muda Jakarta.
"Guru adalah garda depan pendidikan. Saya menilai mereka layak mendapatkan fasilitas transportasi gratis, setidaknya untuk moda publik milik pemerintah seperti Transjakarta," ujar Kent.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mendukung penuh rencana Gubernur Jakarta Pramono menaikkan tarif bus Transjakarta. Foto: Dok/Istimewa
Ia menjelaskan, usulan tersebut sejalan dengan semangat Pemprov DKI menjadikan transportasi publik sebagai tulang punggung mobilitas warga. Menurutnya, memberikan akses gratis bagi tenaga pendidik tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi mereka, tetapi juga mendorong peningkatan penggunaan transportasi umum di kalangan aparatur pendidikan.
"Selama ini kita sudah punya program subsidi bagi pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas. Saya kira sudah saatnya bagi para guru juga mendapatkan perhatian serupa," kata dia.
"Mereka setiap hari berkontribusi untuk anak-anak Jakarta, dan banyak di antara mereka yang harus menempuh jarak cukup jauh menuju sekolah. Semoga usulan ini bisa menjadi pertimbangan dan sebagai salah satu bentuk nyata dukungan Pemprov DKI Jakarta kepada para guru di ibu kota," imbuh Kent.
Kent menegaskan dukungannya terhadap langkah Gubernur Pramono, selama diiringi dengan komitmen peningkatan kualitas layanan dan keberpihakan pada warga berpenghasilan rendah.
"Saya berharap kebijakan ini menjadi momentum transformasi menuju sistem transportasi publik yang lebih handal, nyaman, dan adil bagi seluruh warga Jakarta," kata Kent.