Populer Nasional: DPR Minta Tambahan Kuota Haji hingga KPK Geledah Rumah Hasto Kristiyanto

Jakarta: Pemberitaan mengenai DPR RI meminta tambahan 10 ribu kuota jemaah haji menjadi yang paling populer di Kanal Nasional Metrotvnews.com, Selasa, 7 Januari 2025. Selain itu ada pemberitaan mengenai rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto digeledah penyidik KPK.

Berikut berita paling populer di Kanal Nasional Metrotvnews.com:

DPR Minta Tambahan 10 Ribu Kuota Jemaah Haji

DPR RI meminta tambahan 10 ribu kuota jemaah haji. Pengajuan dilakukan karena banyak calon jemaah haji di daftar tunggu sudah merasa tidak mampu lagi melaksanakan ibadah haji karena faktor usia. 

Hal itu disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat rapat konsultasi dengan pimpinan DPR. Menurut dia, banyak calon jemaah haji yang sudah menua.

“Psikologi jamaah kita ini sebetulnya banyak yang merasa tidak sampai lagi melaksanakan ibadah haji karena faktor umur sudah tua, daftar tunggunya masih lama. Kalau masih memungkinkan, ketua, didorong pemerintah, tambahan kuota. Kalau ada, paling tidak 10.000 tambahan kuota,” kata  Marwan saat dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 7 Januari 2024.

Selengkapnya baca di sini

KPK Geledah Rumah Hasto Kristiyanto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto digeledah penyidik hari ini, 7 Januari 2025.

“Betul, saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK (Hasto Kristiyanto),” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa, 17 Januari 2025.

Tessa belum bisa memerinci barang yang dicari penyidik dari rumah Hasto. Penggeledahan masih berlangsung saat ini.

Selengkapnya baca di sini

Presiden Prabowo Perintahkan KPK Awasi Pelaksanaan Ibadah Haji 2025

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi kerja Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) dalam pelaksanaan ibadah haji 2025. Pendampingan ini dilakukan agar ibadah haji 2025 bisa berjalan baik.

"Presiden sudah meminta khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik, dan sudah dimonitor dengan baik," ungkap Ketua Tim Pengawas Haji 2025, Sufmi Dasco Ahmad, saat rapat dengan Komisi VIII, di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir pada Selasa, 7 Januari 2025.

Dasco mengatakan Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Panitia Kerja (Panja) Pelaksanaan Haji 2025. Panja dinilai telah bekerja apik lantaran mampu menurunkan biaya haji 2025.

Selengkapnya baca di sini