Pemerintah Diminta Gercep Atasi Wabah PMK

Jakarta: Pemerintah diminta gerak cepat mengatasi penyakit mulut dan kaki (PMK) sapi. Sebab, wabah tersebut terdeteksi di tujuh provinsi.

Provinsi yang melaporkan PMK yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Lampung.

"Pemerintah, dalam hal ini Kementan (Kementerian Pertanian), mesti gercep, bagaimana agar wabah PMK tidak menyebar luas," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan melalui keterangan tertulis, Jumat, 10 Desember 2024.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta Kementan memastikan ketersediaan vaksin PMK mencukupi. Jumlah vaksin harus sebanding dengan populasi sapi di Indonesia.

"Jumlah sapi di Indonesia itu sekitar 12 juta ekor. Setidaknya, Kementan mesti memastikan kebutuhan vaksin sebanyak itu," ungkap dia.
 

Baca juga:  229 Sapi di Bandung Barat Terpapar PMK

Presidium MN KAHMI itu juga mengingatkan agar pihak terkait memperketat pengawasan lalu lintas sapi di tiap daerah. Hal itu harus dilakukan demi mencegah penularan kasus PMK.

"Kalau ada temuan kasus penularan, segera tutup pasar sapi, lakukan karantina. Jangan malah tetap buka karena penyebarannya bisa melalui jual beli sapi," sebut dia.

Selain itu, Yohan meminta Kementan meningkatkan edukasi, mitigasi, dan pendampingan secara rutin kepada peternak. Hal itu untuk mencegah maupun meminimalkan kasus tersebut terjadi di kemudian hari.

"Beri mereka penjelasan detail soal PMK dan cara mengatasinya," ujar dia. 

Tak kalah penting, Kementan harus memastikan ketersediaan sapi bebas PMK. Sebab, sebentar lagi memasuki Ramadhan, Idulfitri dan Iduladha 2025.

"Jangan sampai ini mau puasa, lalu idul Fitri dan Idul Adha, penularan PMK masih terjadi. Kementan harus pastikan sapi yang ada bebas PMK," pungkas Yohan.