Novel Baswedan Dorong Hasil TWK Eks Pegawai KPK Dibuka

Jakarta: Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan berharap Komisi Informasi Publik (KIP) mau membuka data tes wawasan kebangsaan (TWK). Berkas itu dinilai penting untuk memastikan adanya tindakan sewenang-wenang dalam peralihan pegawai KPK beberapa tahun lalu.

"Permohonan ke KIP ini terhadap proses TWK yang manipulatif dan melanggar hukum yang dilakukan oleh Firli (Bahuri) dan kawan-kawan (selaku pimpinan KPK saat itu), pada tahun 2021. Permohonan itu telah kami sampaikan pada tahun 2021, tetapi baru dipanggil untuk sidang sekarang," kata Novel melalui keterangan tertulis, Senin, 20 Oktober 2025.
 

Novel masih meyakini TWK merupakan strategi untuk melengserkan sejumlah pegawai KPK. Sebab, data nilai tes itu tidak pernah diserahkan kepada eks pegawai maupun publik.

"Ini aneh dan melanggar hak dasar manusia sebagai dalam atur hak asasi manusia, yang ketika mengikuti tes atau pemeriksaan apa pun berhak untuk mengetahui hasilnya," ucap Novel.

Sebelumnya, puluhan mantan pegawai KPK satu suara meminta dipulangkan. Mereka sebelumnya didepak lewat tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Semua satu (suara). Balik ke KPK sebagai bentuk pemulihan hak,” kata Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito di Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025.


Gedung KPK. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.

Lakso mengatakan para mantan pegawai KPK itu kini bergabung dengan IM57+ Institute. Mereka sedang menggugat pemecatan ke Komisi Informasi Publik (KIP).

KIP didesak untuk membuka hasil TWK yang membuat mereka semua keluar dari KPK. Dokumen itu dinilai bisa jadi bahan tambahan untuk kembali membuat mereka bekerja di KPK.

“Proses persidangan ini hanyalah bagian advokasi besar untuk pengembalian hak 57 pegawai KPK ke KPK,” ujar Lakso.

Menurut Lakso, KIP hingga kini belum memberikan data terkait TWK kepada para pegawai. Padahal, pemecatan sudah berlangsung selama empat tahun.

Eks pegawai KPK juga sudah meminta kejelasan kepada Badan Kepegawai Negara (BKN). Namun, tidak juga mendapatkan kejelasan soal pemecatan akibat gagal di TWK.