Puan: Haji Harus Tetap Berjalan Meski Konflik Geopolitik

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 harus tetap terlaksana dengan maksimal meskipun situasi geopolitik global saat ini tengah mengalami dinamika yang cukup tinggi. Puan meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelayanan terhadap calon jemaah haji Indonesia tidak terganggu.

"Dengan situasi geopolitik global seperti ini, apa pun masalah atau hal terkait dengan ibadah itu harus tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ujar Puan usai memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 12 Maret 2026.
 

Puan meminta pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi, mitigasi, dan antisipasi mendalam merespons situasi di Timur Tengah. Ia menekankan bahwa DPR RI melalui komisi terkait akan terus memantau dan melakukan kajian strategis guna merespons dinamika yang berkembang.

"Tentu saja DPR RI melalui komisi terkait akan melakukan kajian, evaluasi dan hal-hal yang harus dilakukan dengan situasi," kata Puan.

Menurut Puan, negara memiliki kewajiban penuh untuk menjamin keselamatan serta kenyamanan bagi seluruh jemaah haji asal Indonesia. Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf melaporkan bahwa Pemerintah Arab Saudi memberikan jaminan keamanan bagi para jemaah meski terjadi eskalasi konflik di kawasan.


Ilustrasi haji. Foto: Dok. Metrotvnews.com.

“Kondisi keamanan di wilayah Arab Saudi, khususnya di Jeddah, Makkah, dan Madinah, dilaporkan dalam keadaan aman dan kondusif. Jamaah umrah yang saat ini berada di wilayah tersebut tetap dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan tanpa gangguan berarti,” ungkap Irfan.

Meski demikian, Irfan mengakui bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah mulai berdampak pada stabilitas keamanan regional serta aktivitas transportasi udara internasional akibat penutupan ruang udara di sejumlah negara kawasan Teluk.