DPR Tegaskan ABPN 2027 Instumen Wujudkan Kedaulatan Ekonomi dan Keadilan Sosial

Jakarta: DPR bersama pemerintah telah menyusun dan menetapkan APBN 2027. Lembaga Legislatif pusat menegaskan APBN tahun depan bukan sekedar instrumen fiskal.

"Tapi instrumen kebijakan negara untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat membacakan pidato Penutupan Masa Sidang I Tahun 2026-2027 dikutip dari YouTube DPR, Kamis, 8 Oktober 2026.

Dasco menyampaikan, DPR mengarahkan APBN untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat sektor riil, dan menghadirkan kemandirian ekonomi nasional.
 

"Serta mempersempit kesenjangan sosial dan antarwilayah," ungkap Dasco.

Dasco menjelaskan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan fiskal yang sehat dan kredibel. Hal itu dinilai diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian global. 

Selain itu, Dasco mengungkapkan pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir dalam pengelolaan APBN. Namun, pengelolaan APBN harus menjadi jalan menuju kemakmuran rakyat. 


Ilustrasi APBN. Foto: MI.

Dasco menegaskan, setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus bekerja bagi kepentingan nasional, memperkuat kesejahteraan rakyat, serta menghadirkan manfaat yang nyata dan berkadilan bagi rakyat. 

"Tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat bukan sekedar tema, melainkan harus menjadi kenyataan yang dirasakan langsung oleh rakyat" ujar Dasco.