Revisi UU Sisdiknas Dinilai Penting untuk Perjelas Arah Anggaran Pendidikan

Jakarta: Ketua Fraksi Golkar DPR M Sarmuji mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) penting untuk memperjelas arah anggaran pendidikan. Khususnya untuk konsep mandatory spending 20 persen untuk pendidikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

"Anggaran pendidikan harus betul-betul diarahkan demi kemajuan dunia pendidikan kita. Apa kategori tentang anggaran pendidikan perlu diperjelas," kata Sarmuji melalui keterangan tertulis, Rabu, 1 Oktober 2025.

Hal itu disampaikan Sarmuji dalam Focus Group Discussion (FGD) Revisi UU Sisdiknas. Dia mengatakan UU Sisdiknas sudah berumur 22 tahun dan perlu perubahan seiring dengan perkembangan dunia pendidikan.

"UU Sisdiknas ini sudah berusia 22 tahun. Bisa dikatakan satu generasi. Saatnya kita bertanya, bagaimana hasilnya? Apa kabar pendidikan kita hari ini? Kita perlu melakukan review menyeluruh agar sistem pendidikan benar-benar menjadi motor kemajuan bangsa," ucap Sarmuji.

Dia mencontohkan negara-negara yang sukses dengan kemajuan pendidikan yakni, Korea Selatan dan China. Kedua negara kini telah melesat menjadi negara maju.

"Ada satu faktor penting yang membuat mereka bisa melakukan lompatan vertikal peradaban, yaitu pendidikan. Kita pun bisa melakukan lompatan serupa asalkan ada perubahan fundamental dalam sistem pendidikan kita," ucap Sarmuji.


Focus Group Discussion (FGD) Revisi UU Sisdiknas. Foto: Istimewa.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menekankan revisi UU tersebut akan disusun dengan memperhatikan prinsip meaningful participatory participation. Hal ini penting agar DPR menghasilkan regulasi yang sesuai kebutuhan masyarakat.

"Komitmen DPR adalah melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan RUU Sisdiknas, demi menghasilkan regulasi yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat," kata Hetifah.