Wacana Ubah 20 Juta Ha Hutan, Menhut Diminta Berhati-hati

Jakarta: Menteri Hutan (Menhut) Raja Juli Antoni diminta berhati-hati terkait rencana mengubah 20 juta hektare (ha) hutan menjadi sumber lahan pangan, energi, dan air demi program ketahanan pangan dan energi. Wacana tersebut harus dikaji mendalam.

“Menhut mesti hati-hati, jangan buru-buru memutuskannya. Kaji mendalam secara detail, ajak akademisi, dan masyarakat sipil untuk membuat rencana yang komprehensif di mana pembangunan demi apapun harus berjalan seiring dan seimbang dengan kelestarian hutan," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan melalui keterangan tertulis, Senin, 6 Januari 2025.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut kelestarian hutan dan alam tak boleh dikorbankan. Pembangunan dan keberlanjutan hutan harus berjalan seiring, dan seimbang.

“Walaupun demi ketahanan pangan dan energi tidak boleh sampai merusak kelestarian hutan,” ungkap dia.

Dia mengingatkan jika pemerintah tak berhati-hati, wacana tersebut disebut tak hanya merusak ekosistem sekitar. Tapi, mengancam masa depan generasi selanjutnya. 

“Jelas akan menjadi kerugian ekologis. Berkurangnya karbon bisa sebabkan kekeringan, gagal panen, pemanasan global, longsor, banjir bandang, dan lainnya," sebut legislator asal daerah pemilihan (dapil) NTT I itu.
 

Baca juga:  Menteri LH akan Evaluasi Pembukaan Hutan 20 Juta Hektare

Yohan mengatakan, ada cara lain yang bisa ditempuh untuk mencapai ketahanan pangan dan energi tanpa melakukan deforestasi atau penebangan hutan. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi.
 
“Kita punya banyak ahli, pakar yang mengerti betul bagaimana mencapai ketahanan pangan dan energi tanpa deforestasi hutan. Misalnya, memaksimalkan pemanfaatan teknologi pertanian, dan teknologi pembaruan energi bersih,” ujar dia.

Menurut Yohan, pemanfataan teknologi ini sangat penting untuk menghasilkan produk pertanian yang secara kualitas dan kuantitas. Hal itu diyakini bisa memenuhi kebutuhan pangan dan energi.

“Misalnya, teknologi pemuliaan benih, modernisasi alat pertanian, peningkatan infrastuktur pertanian, penyuluhan petani, dan kesediaan pupuk yang murah dan mudah diperoleh. Sehingga untuk wujudkan kebutuhan pangan dan bioenergi itu tidak perlu jutaan hutan hektare ditebang menjadi lahan," kata dia. 

Presidium Majelis Nasional MN KAHMI itu menyampaikan, kunci mewujudkan ketahanan pangan dan energi adalah kerja sama pemerintah dengan akademisi dan pakar di bidangnya. Sehingga, pemanfaatan teknologi bisa dimaksimalkan untuk ketahanan pangan dan energi.

“Jadi, untuk ketahanan dan swasembada pangan tidak harus merusak hutan demi buka lahan baru. Kita bisa memaksimalkan lahan yang sudah ada selama ini, dengan memperbaiki irigasi dan memperkuat teknologinya. Tidak perlu ekstensifikasi, cukup dengan intensifikasi pertanian,” ujar dia.