Begini Respons Istana Soal OTT Kepala Daerah

Jakarta: Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah merasa prihatin atas kembali terjadinya OTT yang melibatkan kepala daerah.

"Tentunya kami prihatin kembali terjadi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kepala daerah," kata Prasetyo kepada pewarta di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026. 

Juru bicara (jubir) presiden itu menilai, kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi masih mengakar. Dibutuhkan upaya bersama untuk diberantas secara konsisten.

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, agenda pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan pada aparat penegak hukum semata. Namun, harus menjadi komitmen seluruh elemen bangsa, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

"Itu membuktikan bahwa betul-betul masalah korupsi ini menjadi sesuatu yang pekerjaan rumah yang harus bersama-sama kita perangi," ungkap Prasetyo.

Bupati Pati, Sudewo, mengenakan rompi oranye usai terjaring OTT KPK. Foto: Antara.

Prasetyo menambahkan, Presiden Prabowo Subianto secara konsisten mengingatkan pentingnya integritas dan komitmen antikorupsi dalam berbagai kesempatan. Pesan tersebut, menurutnya, disampaikan berulang kali sebagai penegasan bahwa pemerintahan tidak akan mentoleransi praktik korupsi di semua level.

"Berkali-kali dalam berbagai forum, Bapak Presiden terus mengingatkan hal tersebut," pungkas Prasetyo.

(M. Ilham Ramadhan Avisena)