Biaya Pendidikan Layak Disebut Harus Hitung 3 Lapisan Utama

Jakarta: Biaya pendidikan yang layak untuk satu orang siswa dinilai idealnya mencapai Rp18 juta per tahun. Kebutuhan riil ini dihitung berdasarkan akumulasi tiga lapisan utama, yakni biaya operasional sekolah, biaya pendidik, dan biaya personal yang harus ditanggung langsung oleh pihak keluarga.

"Untuk jenjang SD, misalnya, kalau ketiga lapisan itu dijumlahkan, biaya yang sesungguhnya layak mencapai sekitar Rp18 juta per anak per tahun. Sementara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah hanya Rp900 ribu, kurang dari lima persen dari total kebutuhan," ujar Ketua Fraksi Golkar DPR, M. Sarmuji, saat membuka Seminar Nasional Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 13 Juli 2026.
 

Sarmuji menjelaskan angka Rp18 juta tersebut dirumuskan agar kualitas pendidikan di Indonesia tidak lagi menggunakan standar yang sekadarnya. Patokan nilai ini dinilai krusial agar generasi muda Indonesia mampu bersaing secara global di masa depan.

"Sehingga kita tidak memberi standar yang sekadarnya saja. Angka Rp18 juta itu memang akan bisa menjadikan seorang siswa untuk lebih maju dan bisa bersaing dengan peradaban lain di dunia," tutur Sarmuji.

Fraksi Golkar menyadari bahwa keterbatasan APBN membuat negara belum mampu menangani seluruh total biaya ideal tersebut secara sekaligus. Oleh karena itu, skema gotong royong dengan orang tua dan penyesuaian kesejahteraan pendidik masih tetap berjalan di lapangan.

"Tentu angka Rp18 juta saat ini tidak bisa negara sampai bisa mencukupi Rp18 juta, ya. Tentu ada biaya tetap akan ada biaya yang ditanggung oleh orang tua. Ada yang bisa jadi masih pendidik masih harus ya memberikan jasanya meskipun pembayarannya tidak optimal," ucap Sarmuji.


Ketua Fraksi Golkar DPR, M. Sarmuji. Foto: Dok. Istimewa.

Fraksi Golkar mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rasionalitas penentuan dana BOS saat ini agar kenaikannya bisa dirasakan berkala.

"Tetapi setidak-tidaknya kita ingin ada peningkatan secara gradual biaya operasional siswa, operasional sekolah yang selama ini diberikan oleh pemerintah. Kita meng-endorse supaya terjadi hitung-hitungan yang lebih rasional, ada peningkatan, dan ada juga sisi keadilannya," tambah Sarmuji.

Sarmuji juga mengingatkan pemerintah bahwa penentuan indeks bantuan harus adaptif dan mempertimbangkan tingkat kemahalan geografis. Hal ini mengingat kebutuhan operasional di Jawa tentu berbeda dengan Papua Pegunungan.

"Hal-hal itu yang kita dorong supaya di satu sisi ada peningkatan dana BOS, kita reviu kembali, dan syukur-syukur bisa ditingkatkan. Di sisi yang lain kita juga mengusulkan supaya lebih berkeadilan mempertimbangkan beban baik daerah maupun jenis satuan pendidikannya," kata Sarmuji.