Pemerintah Pastikan Defisit APBN 2,9% Masih Aman

Jakarta: Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang menyentuh Rp240,1 triliun pada kuartal I-2026 dinilai tetap berada pada batas aman, karena masih berada di level 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Direktur Jenderal Strategi dan Ekonomi Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah berkomitmen penuh menjaga defisit APBN di level yang aman, meski dengan proyeksi pada kisaran 2,9 persen, atau tetap di bawah batas ambang tiga persen.

Di tengah lonjakan harga energi global saat ini, Febrio menegaskan ketahanan fiskal akan tetap terjaga sekalipun harga minyak mentah dunia menembus level USD 100 per barel secara rata-rata di sepanjang tahun ini.

"Jadi kita pasti akan hitung dampaknya terhadap harga-harga yang kita asumsikan dalam belanja itu sudah masuk. Itu sudah masuk dalam APBN kita, jadi kita cukup aman," tegas Febrio di Auditorium Bakom RI, Jakarta Pusat, Kamis, 9 April 2026.
 

Baca juga: Pemerintah Jaga Rasio Utang 40%, Defisit APBN 3%

Optimalisasi anggaran tersebut untuk mendorong belanja negara dengan eksekusi yang cepat. Ia mengatakan pada kuartal pertama tahun ini, serapan belanja negara telah menembus Rp815 triliun. Realisasi ini melonjak signifikan hingga 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya habis Rp600 triliun.

Febrio mengatakan tantangan perekonomian tetap akan selalu ada, akan tetapi pemerintah akan terus menjaga angka defisit APBN dan belanja negara tetap berada pada batas aman untuk bisa mencapai angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen.


(Ilustrasi penghitungan APBN. Foto: dok MI)
 

Menanggapi gejolak pasar imbas eskalasi geopolitik di Timur Tengah, Febrio juga mengatakan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam (SDA) juga diramal alami peningkatan.

Lonjakan ini terdorong oleh tren kenaikan harga komoditas global seperti batu bara, baja, nikel, dan tembaga. Ia menegaskan, dampak rambatan harga tersebut akan secara otomatis mengerek penerimaan negara, bahkan tanpa adanya perubahan kebijakan dari pemerintah.

Febrio menambahkan dengan adanya peningkatan dari harga komoditas tersebut nantinya juga akan melihat potensi windfall sebagai tambahan penerimaan negara yang akan dibahas dengan Kementerian ESDM melalui penyesuaian royalti atau bea keluar.