Kecelakaan Kereta Bekasi, Integrasi Pusat Kendali Jalur Rel Dinilai Diperlukan

Jakarta: Kecelakaan maut antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur disebut bukan sekadar insiden operasional biasa. Peristiwa yang merenggut 14 nyawa tersebut dinilai sebagai sinyal darurat adanya tekanan sistemik pada jalur rel dengan kepadatan tinggi di wilayah perkotaan.

“Insiden kecelakaan kereta di sekitar Bekasi Timur menunjukkan bahwa jalur rel dengan kepadatan tinggi di wilayah perkotaan sedang menghadapi tekanan sistemik yang menuntut evaluasi lebih mendalam terhadap cara keselamatan dibangun, dimonitor, dan direspons dalam kondisi gangguan berantai,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR, Andi Iwan Darmawan Aras dalam keterangannya, Rabu, 29 April 2026.
 

Iwan menyoroti kronologi kejadian yang bermula dari gangguan di perlintasan sebidang akibat taksi listrik mogok, hingga berujung pada tabrakan antarkereta. Menurutnya, keselamatan perkeretaapian nasional saat ini tidak cukup hanya bergantung pada disiplin operasi harian, melainkan kemampuan sistem dalam mendeteksi dan memutus rantai risiko secara instan.

Salah satu poin krusial yang menjadi catatan Komisi V adalah lemahnya koordinasi lalu lintas perkeretaapian di jalur yang sama. Benturan terjadi dalam waktu yang sangat sempit, yang menandakan adanya hambatan komunikasi antaroperator atau pusat kendali yang belum terintegrasi secara sempurna.

“Harusnya informasi dapat terintegrasi. Jadi hal ini perlu menjadi evaluasi. Integrasikan komunikasi pusat kendali jalur kereta. Khususnya yang layanannya berbeda atau tidak sejenis, karena sepertinya koordinasi berbeda,” ucap dia.

Ia menambahkan, jalur yang digunakan secara bersamaan oleh berbagai jenis layanan kereta membutuhkan standar pengamanan yang jauh lebih presisi. PT KAI didorong untuk menyiapkan sistem pengendalian yang mampu mengontrol setiap pergerakan kereta secara real-time, apa pun jenis layanannya.

Di sisi lain, Iwan menyambut baik komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menyiapkan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa. Pembangunan jalan layang (flyover) atau underpass di titik padat dinilai sebagai langkah mutlak untuk menghilangkan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang.

“Langkah yang diambil Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi sebuah terobosan. Karena untuk perlintasan di lokasi padat ramai, memang diperlukan pembangunan flyover atau jalan layang. Bisa juga dengan underpass,” papar Iwan.


Tim Konselor Polres Metro Bekasi Kota memberikan pendampingan psikologi kepada korban kecelakaan kereta api KAI dan KRL di RSUD Kota Bekasi. ANTARA/HO-Polda Metro Jaya.

Sebagai solusi jangka panjang, Komisi V mendesak percepatan program pemisahan jalur operasional (Double-Double Track) antara KRL dan kereta antarkota. Karakteristik kedua jenis layanan yang berbeda fundamental dianggap terlalu berisiko jika terus dipaksakan menggunakan jalur yang sama tanpa margin keselamatan yang memadai.

“Pemisahan jalur operasional kereta harus menjadi prioritas. Penyelesaian proyek Double-Double Track Jakarta–Cikarang tidak hanya penting untuk meningkatkan kapasitas, tetapi juga keselamatan,” tegasnya.

Iwan memastikan pihaknya akan meminta klarifikasi menyeluruh dari PT KAI dan Kementerian Perhubungan. Ia menekankan bahwa sistem keselamatan modern harus mampu mencegah kesalahan berkembang menjadi kecelakaan fatal, bukan sekadar memberikan respons pascakejadian.